JawaPos Radar

Wacana Penghapusan PR Sekolah Perlu Dikaji

31/07/2018, 14:48 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Abdul Fikri Faqih
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bersama Pjs Gubernur Sulsel Soni Sumarsono dalam pembahasan rencana penghapusan PR sekolah di Makassar, Selasa (31/7). (Sahrul Ramadan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menggulirkan wacana penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi pelajar. Hal itu mendapat respons dari Komisi X DPR RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, rencana penghapusan PR bagi pelajar boleh saja dilakukan. Namun harus dibarengi dengan penyediaan alat edukasi di setiap sekolah dan dilakukan secara bertahap.

Rencana Mendikbud tersebut dinilai terlalu terburu-buru dan perlu dikaji. Jika ada yang bagus, belum tentu cocok di Indonesia. "PR dihilangkan boleh saja. Tapi alat peraga edukasi di sekolah-sekolah harus cukup memberikan pelajaran dalam proses belajar mengajar," kata Fikri melalui keterangan resmi yang diterima di Makassar, Selasa (31/7).

Alat edukasi harus mampu membantu anak untuk merekam kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk saat ini, alat edukasi di sekolah dinilai masih sangat kurang. Belum lagi masalah penyediaan sarana prasarana seperti ruang kelas.

Dari 1,8 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, 1,3 juta di antaranya dinyatakan rusak. Baik rusak berat, sedang hingga ringan ."Kami masih berkutat dengan masalah ini," ucapnya.

Di Indonesia, kiblat pendidikan selalu berubah. Seperti sistem PR yang berkiblat ke Finlandia. "Finlandia tidak ada PR. Maka sedikit demi sedikit, kami harus memberikan sarana yang cukup di setiap sekolah. Kami masih berkutat pada masalah itu," sebut Fikri.

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menambahkan, persoalan lain terkait Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang awalnya terjadi kegaduhan karena sistem zonasi. "Semangat PPDB memang bagaimana kami tidak membeda-bedakan sekolah yang ada. Semua sekolah sama. Tak ada sekolah unggulan, tak ada sekolah favorit," tambah Sumarsono

Di Sulsel, proses PPDB SMA/SMK dengan sistem online berhasil diumumkan dengan proses mekanisme tanpa membedakan status sekolah. Meski sempat mengalami hambatan karena diserang hacker, tetapi sudah diatasi dan tetap terbaik di Indonesia.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up