alexametrics

Atasi Kekeringan dengan Pembuatan Sumur

31 Juli 2018, 11:48:49 WIB

JawaPos.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (Jateng) akan merealisasikan pembuatan sumur dan pipanisasi di daerah terdampak kekeringan. Sebab dropping air bersih ke rumah-rumah warga terdampak yang dijalankan selama ini, dinilai belum bisa menjadi solusi atas bencana tahunan tersebut.

Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan, pihaknya akan membuat program sumur dan pipanisasi benar-benar bisa dirasakan warga. Oleh karenanya, tenaga para ahli dari ESDM pun rencananya dilibatkan guna adanya pengkajian terlebih dahulu.

“Karena akuntabilitas kinerjanya kan harus bisa sampai masuk rumah penduduk. Jangan sampai sudah digali, proyeknya berjalan, duitnya habis atau asal jalan saja,” imbuh Sarwa saat dijumpai di Kompleks Kantor Gubernr Jateng, Semarang, Selasa (31/7).

Di sisi lain, BPBD Jateng terus mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dana siap pakai bisa segera turun. “Karena harapan saya, kalau kemarau ini jangan dropping air terus lah. Tidak akan selesai masalahnya,” sambungnya.

Alasan lain untuk tak selalu mengandalkan dropping air bersih karena kekeringan disebabkan kemarau basah. Sehingga peralihan ke musim penghujan dirasa tak akan berlangsung terlalu lama.

Mengenai dropping air bersih sendiri, BPBD Jateng telah mengirimkan sebanyak 1.195 tangki hingga 30 Juli 2018. Air didistribusikan ke 93 kecamatan dan 221 desa terdampak kekeringan.

Satu tangki bisa memuat air kurang lebih 5.000 liter. “Wonosobo sudah (dilakukan pengiriman air bersih). Banjarnegara sebentar lagi akan kami lakukan dropping. Tapi beberapa kabupaten, Blora malah belum. Grobogan sudah tetapi sedikit,” ulasnya.

Sementara itu, dana BPBD sebesar Rp 600 juta untuk penanggulangan bencana kekeringan belum digunakan sama sekali. Karena mayoritas kabupaten sudah mulai memanfaatkan sumber mata air di daerahnya melalui kerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Seperti perbankan, dunia usaha dan alumni SMA di daerah tersebut.

“Harapan saya, dana kabupaten/kota tidak usah ambil provinsi. Sehingga yang provinsi dikembalikan, karena tidak dipakai. Kalau dipakai berarti di sana kehabisan dana. Artinya mereka nggak membangun komunikasi dengan CSR. Perbankan sebenarnya kalau kami kumpulkan, saya pikir nggak terlalu sulit. Karena PDAM untuk sosial corporate sangat murah. Per tangki 5.000 liter tidak sampai Rp 150 ribu,” beber Sarwa.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : (gul/JPC)



Close Ads
Atasi Kekeringan dengan Pembuatan Sumur