alexametrics

Pasca Penggerebekan Sate Babi, Padang Tidak Perlu Zonasi Perdagangan

31 Januari 2019, 20:30:25 WIB

JawaPos.com – Pasca penggerebekan sate babi KMSB Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Pemko Padang mengingatkan pedagang untuk jujur dan bertanggungjawab dalam berjualan. Apalagi, sampai menjual makanan yang tidak halal di tengah-tengah lingkungan muslim.

Apalagi, Padang sudah lama menjaga kerukunan berjualan antara muslim maupun non muslim. Sehingga, tidak diperlukan zonani kuliner halal dan non halal di Kota Padang.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal, zonasi pedagang tidak diperlukan. Sebab, hal tersebut nanti dikhawatirkan akan memicu konflik antar umat beragama di Kota Padang.

“Selama ini, (toleransi) ini yang kita jaga. Selama ini, juga tidak ada perbedaan. Hanya saja, jika berjualan (sate babi) harus disebutkan kepada pembeli, ini babi cukup itu saja,” kata Endrizal, Kamis, (31/1).

Pemerintah juga tidak bisa melarang penjualan daging babi di daerah mayoritas muslim. Sebab, hal ini diatur dan dibolehkan undang-undang.

“Kalau secara agama (Islam) dilarang, maka sampaikan kepada pembeli. Kami tidak bisa menuntut. Jadi, boleh dimana saja menjual barang, makanan yang haram menurut agama Islam, asal disebutkan jelas-jelas,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal sebagai wakil tim gabungan yang menggerebek gerobak sate itu itu telah membuat laporan polisi yang ditujukan kepada pedagang sate KMSB Simpang Haru (Bustomi dan Evi) pada Rabu (30/1).

“Yang diterangkan di dalam pengaduan (laporan) itu adalah apa yang dilakukan pada hari Selasa kemarin (penindakan). Untuk pemasok daging babi, nanti kami lihat perkembangannya, yang dilaporkan baru pedagang sate saja,” kata Endrizal.

Sebelumnya, tim gabungan menggeledah sate gerobak merek KMSB di kawasan Tugu Api, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang diduga menjual sate berbahan babi tanpa label.

Penggeladahan yang dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa (29/1) itu dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Balai BPOM dan Satpol PP Padang.

Kabid Pemberdayaan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Padang, Novita Latima mengatakan, informasi penggunaan daging babi oleh sate KMS di Simpang Haru ini berawal dari laporan masyarakat. Lalu, mengecek kebenaran tersebut, petugas membeli sampel daging sate. Untuk pengecekan labor, petugas mengirim sampel itu ke Balai BPOM Padang selanjutnya merujuk ke Balai BPOM Aceh.

Hasil pemeriksaan terbukti, jika daging sate KMS ini positif mengandung daging babi yang jelas-jelas haram dikonsumsi umat Islam. Apalagi, pedagang berjualan di tempat mayoritas pembelinya beragama Islam.

“Pedagang tidak menerapkan (mencantumkan) bahwa yang dijualnya daging babi. Untuk tindaklanjutnya akan dilakukan tim dari Dinas Perdagangan,” katanya. 

Editor : Yusuf Asyari

Reporter : Riki Chandra


Close Ads
Pasca Penggerebekan Sate Babi, Padang Tidak Perlu Zonasi Perdagangan