JawaPos Radar

600 Ribu Nelayan Gunakan Frekuensi Radio Secara Liar

30/08/2018, 15:27 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Ismail
Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informartika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail dalam diskusi di Hotel Paragon, Semarang, Kamis (30/8). (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Sekitar 600 ribu nelayan di Indonesia belum menggunakan frekuensi radio dan perangkat komunikasi kelautan yang memenuhi standar keamanan. Padahal penggunaan alat tak bersertifikasi dapat membahayakan keselamatan berlayar.

Hal itu diungkapkan Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informartika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail. "Sistem komunikasi sangat penting untuk menjaga keselamatan nelayan. Tujuannya agar mereka dalam melaut dapat mengantipasi gangguan dan sebagainya," papar Ismail dalam Diskusi Tertib Penggunaan Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi Dalam rangka Keselamatan Navigasi Pelayaran di Hotel Paragon, Semarang, Kamis (30/8).

Selama ini, kecelakaan kapal nelayan kerap disebabkan frekuensi radio yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Bahkan penggunaan jaringan yang cenderung asal-asalan sering mengganggu sinyal penerbangan pesawat.

Para pilot puun sering mengeluhkan penggunaan frekuensi tak sesuai aturan oleh nelayan. Saat terbang di atas wilayah perairan Indonesia, para pilot kerap mendengar suara-suara percakapan atau musik yang tertangkap melalui radio kontrol pesawat.

Kemenkominfo akan merampungkan persoalan ini dimulai dengan sosialisasi kepada nelayan. Terutama akan vitalnya penggunaan frekuensi radio yang sebagaimana mestinya. Serta menyiapkan alat komunikasi yang sudah diatur jaringannya sehingga tak mengganggu lainnya.

"Kedua, kami ingin mempermudah proses perizinan. Sehingga kami dari seluruh institusi ingin jemput bola. Agar para nelayan tidak susah mengurus izin sesuai dengan arahan pak menteri. Beliau menekankan kepada kami untuk proses perizinan dilakukan revolusi, dipercepat dan maksimal satu hari," imbuhnya.

Untuk tahapan perizinan, Kemenkominfo sudah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dinas terkait. Personel Kemenkominfo akan ditempatkan di berbagai pelabuhan. Lokasi yang melayani banyak izin melaut dijadikan prioritas.

Langkah berikutnya adalah mempercepat penggunaan perangkat komunikasi melalui sejumlah skema. Seperti dengan dukungan pengadaan sistem koperasi maupun kredit lunak. "Serta memberikan izin berlayar khusus bagi kapal yang nonsafety untuk mempergunakan izin stasiun radio sebagai persyaratan," sambungnya.

Terakhir, akan ada pelatihan bagi para nelayan terkait penggunaan perangkat baru ini. Mereka yang telah menjalani training, bakal diberikan dua sertifikat untuk perangkat dan personel.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up