Cak Imin: UU Desa Sangat Monumental

30/05/2018, 19:35 WIB | Editor: Budi Warsito
Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo membeberkan keberhasilan penerapan UU Desa di Balai Desa Gegesik Lor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (30/5). (Wildan Ibnu Walid/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo bertemu dengan puluhan kepala desa dan pendamping desa di Balai Desa Gegesik Lor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (30/5).

Dalam kesempatan itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dan Cak Imin membeberkan keunggulan program kementerian desa sebagai keberhasilan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cak Imin mengatakan, keberadaan UU Desa yang diinisiasinya itu menjadi Undang-Undang paling monumental bagi sejarah pembangunan masyarakat desa di Indonesia. UU Desa dianggap sebagai model baru percepatan kemakmuran masyarakat desa.

"UU Desa adalah membangun cara pandang baru untuk memuliakan masyarakat desa. Salah satunya, dengan adanya anggaran dana desa yang dikelola secara mandiri oleh desa," ujarnya.

Menurutnya, UU Desa adalah Undang-Undang yang monumental dan membanggakan. Karena menerapkan model baru, untuk percepatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Saya tidak mau kalah dengan kakek buyut saya, KH. Bisri Syansuri sebagai anggota DPR 1971 yang berhasil menyatukan kaidah fiqih dan hukum positif UU Perkawimam Nomor 1 tahun 1974 yang sangat monumental. UU Desa yang diinisiasi saya juga tak kalah monumental," terangnya.

Cak Imin pun menyebutkan, sedikitnya ada empat bidang produk reformasi yang berhasil dirasakan. Pertama, UU Sisdiknas di mana 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Kedua, bidang kelautan yang menjadi prioritas. Selama orde baru, Indonesia sebagai negara maritim, akan tetapi belum diperhatikan.

Ketiga, bidang kemandirian masyarakat desa. Melalui program Kementerian Desa, masyarakat desa menjadi penentu pembangunan bangsa. Keempat, yaitu kebebasan. Era reformasi ini orang bisa menyampaikan ekspresi dan kritik secara leluasa.

"Kalau di zaman orde baru, ada yang kumpul empat lima orang langsung dicurigai dan dilarang menyampaikan kritik. Keberhasilan reformasi ini perlu dijaga," katanya.

Hal serupa juga disampaikan Eko Putro Sandjojo. Ia menyatakan bahwa, dengan adanya alokasi anggaran dana, desa bisa menentukan sendiri pembangunan secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing.

"Keberhasilan pembangunan desa ini, sudah dirasakan di berbagai daerah. Bahkan, dari daerah tandus seperti di NTB, bisa dikelola menjadi perkebunan tebu yang mendatangkan untung bagi warga desa setempat," ujarnya.

(wiw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi