JawaPos Radar

Data Warga Miskin di Malang Diklaim Tidak Valid

30/01/2018, 18:14 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Warga Miskin
Wali Kota Malang Moch Anton saat membagikan Rasda, Selasa (12/12). (Fiska Tanjung/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) maupun jaminan kesehatan bagi warga miskin di wilayah Kota Malang diduga masih tidak tepat sasaran. Program unggulan pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beras untuk keluarga sejahtera, serta bantuan rumah tidak layak huni dianggap bermasalah di sistem pendataan dan informasi.

Divisi Riset Malang Corruption Watch (MCW) Bayu Diktiarsa mengatakan, permasalahan sistem pendataan dan informasi disebabkan perbedaan data antara sejumlah instansi yang berwenang terhadap distribusi bansos.

"Data warga miskin penerima bantuan tidak valid. Sebab data yang dimiliki Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPS (Badan Pusat Statistik) tidak sama akibat perbedaan indikator penentu warga miskin," kata Bayu di Malang, Selasa (30/1).

Berdasarkan hasil temuan MCW di lapangan, masih ada masyarakat yang tidak layak menerima bansos. Namun mereka masih tercatat dalam database penerima bantuan. "Masalah verifikasi dan validasi warga miskin seperti data ganda dan data yang telah dihapus petugas, ternyata muncul kembali di tahun berikutnya," ungkap Bayu.

Selain permasalahan validasi data penerima bantuan. MCW juga mengkritisi masalah informasi bantuan sosial dan kesehatan yang seharusnya diketahui masyarakat. Informasi pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) misalnya. Masih banyak warga Kota Malang yang belum memahami. "Warga kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mengurus SPM, BPJS dan bantuan lainnya," ulas Bayu.

Di Kota Malang, ada sejumlah program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan yang telah diterapkan. Di antaranya pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi anak jalanan, penyaluran rastra, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi disabilitas.

Ada pula upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin serta bantuan lainnya. "Namun sayang, hingga kini belum ada data terpadu di Kota Malang untuk penerima bantuan program perlindungan sosial," tegasnya.

Untuk itu, MCW mendesak Kementerian Sosial agar segera memberikan data program sosial ke tingkat daerah secara tepat dan sesuai dengan usulan daerah. Pemerintah Kota Malang juga dituntut untuk serius dalam pembuatan data terpadu bagi program perlindungan sosial.

"Kami juga berharap peran serta masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi program bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran," pungkas Bayu.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up