JawaPos Radar

Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho Disomasi

29/08/2018, 05:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat (23/2). (Reyn Gloria/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho disomasi oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar dan organisasi lainnya. Hal itu lantaran dalam sebuah pemberitaan Sutopo menyebut tradisi gawai penyebab kabut asap.

Berkaitan dengan itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar TTA Nyarong mengatakan, dirinya sudah diperintahkan Kepala BNPB untuk menemui Sutopo dalam minggu ini.

"Tadi Pak Sutupo sudah bel (menelpon) saya. Nanti saya minta Pak Sutopo buat surat permohonan maafnya. Seandainya beliau memang mau ke Kalbar, ke Kalbar," terang Nyarong dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (29/8).

Sutopo Purwo Nugroho
MENYEBAR KE TULANG BELAKANG: Sutopo Purwo Nugroho menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. (Sutopo Purwo Nugroho for Jawa Pos)

Nyarong juga diminta Kepala BNPB untuk menjembatani agar mengundang DAD dan MADN terkait permasalahan ini. Bahkan permasalah ini juga telah diserahkan kepadanya. "Kita jangan mengapi-api ini, Kepala BNPB sudah percaya sama saya," katanya.

Harusnya hari ini (kemarin, red) dia berangkat. Tetapi karena hari ini ada rapat penting di kantornya sehingga dibatalkan. "Nanti saya undang DAD sama MADN," ucapnya.

Nyarong menjelaskan, di Kalbar yang terbakar merupakan lahan gambut dan mineral. Tanah mineral di daerah perhuluan.

Tudingan kepada petani yang membakar ladang sebagai biang kabut asap, menurut dia harus didiskusikan terlebih dahulu dengan para pakar atau ahli.

"Jadi ahli tanah gambut dan tanah mineral atau tanah merah, tanah keras ini harus berkumpul untuk melihat perbedaan asap ini," ujarnya.

Hal terpenting kata Nyarong, pemerintah pusat harus melakukan upaya pencegahan. Misalnya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke perusahan yang tidak taat.

Kemudian pendamping desa, sarjana pertanian, kehutanan dikirim untuk memberikan penyuluhan. Pasalnya, badan yang dikepalainya tidak memiliki anggaran untuk hal tersebut.

"Saya minta ada kebijakan pemerintah supaya sarjana pertanian, kehutanan, yang masih kuat tenaganya memberikan penyuluhan," harapnya.

Kemudian kepada aparat penegak hukum, jangan menangkap petani saat membakar ladangnya. Tetapi pada saat mulai membuka ladang. Dengan catatan, aparat tidak asal tangkap.

"Berani ndak penegak hukum, dari pada menuduh orang yang berladang, tangkap saat dia membuka ladang," sebut Nyarong.

Menurutnya, petani berladang ada target bakarnya, yaitu ladang. Lahan yang dipersiapkan mulai dari penebasan, tebang hingga pepohonan dan ranting kering siap dibakar.

"Itu target bakar jelas. Nah, supaya ndak dibakar didatangi oleh aparat, bapak kami tangkap, tidak boleh bakar. Jangan nunggu dia bakar," lugasnya.

Hal ini kata dia, menjadi tugas Satpol PP, Bupati, atau Wali Kota. Petani yang ditangkap juga harus diberikan kompensasi.

"Nah, yang jadi masalah itu yang tidak ada target bakar, yang liar ini. Masih berdiri kayu, masih ada semak-semaknya, terbakar," demikian Nyarong.

Sebelumnya, DAD Kalbar dan sejumlah organisasi lainnya mengggelar konferensi pers di Rumah Adat Dayak (Betang), Jalan Soetoyo, Pontianak, Senin (27/8). Dihadiri Sekretaris MADN Yakobus Kumis, Ketua Umum DAD Kalbar Jakius Sinyor, dan lainnya.

"Statement (Sutopo) tersebut tidak diterima masyarakat Dayak Kalbar,” ujar Jakius.

Pihaknya menilai perlu melakukan klarifikasi. Untuk meluruskan dan memberikan sikap. Kalaupun nanti ada tindakan hukum akan dibicarakan.

"Baik hukum adat dan sebagainya akan dibicarakan hari ini," katanya.

Dia menegaskan, masyarakat adat Dayak tidak menerima pernyataan Sutopo. Menuding asap di Kalbar karena ladang berpindah.

"Kami sudah bertahun-tahun melaksanakan itu, kok baru sekarang dipermasalahkan," ucapnya.

Pernyataan sikap mereka akan disampaikan di DPRD Kalbar. Untuk somasi, melalui advokasi DAD Kalbar akan mengkaji terlebih dahulu terkait unsur pidananya.

"Jadi, kami lihat dulu ada nggak unsur pidananya terkait dengan UU informasi yakni ketidakyamanan bahasa yang disampaikan," ungkapnya.

Jadi kata dia, pihaknya juga tidak sembarang berbicara masalah hukum. Akan dipelajari dan dikaji dulu. Baik fakta data maupun saksi.

"Dalam waktu dekat, pakar-pakar hukum DAD akan mengkaji dan mematangkan persiapan. Termasuk persiapan yang akan digelar pada Kamis nanti," tuturnya.

Dalam kegiatan pernyataan sikap pada Kamis di Kantor DPRD Kalbar akan dihadiri 300 sampai 500 orang. Terdiri dari organisasi pemuda dan sayap DAD di Kota Pontianak.

"Ormas-ormas yang ada juga diberitahukan," tukasnya.

Dia mengatakan, aksi di DPRD Kalbar murni membela kepentingan masyarakat Dayak. Tidak ada unsur politiknya.

"Kami akan melaksanakanya dengan tertib," ucapnya.

Pihaknya berkomitmen menjaga kegiatan sesuai prosedur. Tidak boleh anarkis dan membawa senjata tajam.

Di Jalan massa tetap akan santun. Menggunakan sepeda motor mengenakan helm. Sepanjang perjalanan mereka dikawal kepolisian.

"Sebelum berangat kami juga akan menggatur adat, sehingga sampai nanti tidak ada permasalahan-permasalahan," jelasnya.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up