alexametrics

Terkendala Listrik dan Internet, Penerapan Kartu Nikah Belum Merata

29 Juli 2019, 23:30:55 WIB

JawaPos.com – Sejak November 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) secara resmi telah meluncurkan kartu nikah. Namun, di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya di Bulungan kartu nikah belum diterapkan.

Kepala Kantor Kemenag Bulungan, Hamzah mengatakan, di Kaltara sejauh ini hanya Kota Tarakan yang sudah menerapkan kartu nikah. Di Bulungan, penerapan kartu nikah masih sulit dilakukan.

“Tarakan kan kota, jadi semua Kantor Urusan Agama (KUA) sudah pasti memiliki fasilitas listrik dan jaringan internet. Kalau di Bulungan belum semua KUA teraliri listrik dan jaringan internet,” ungkap Hamzah, dikutip dari Radar Kaltara (Jawa Pos Group), Senin (29/7).

Hal itu juga yang menjadi kendala penerapan kartu nikah di Bulungan. Jika harus diterapkan, tentu tidak semua KUA bisa menerapkan kartu nikah.

Yang paling memungkinkan untuk diterapkan kartu nikah hanya di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. “Jadi, kalaupun diminta untuk menerapkan kartu nikah, kami minta agar jangan semua diterapkan, karena yang memungkinkan itu hanya dua kecamatan itu saja,” bebernya.

Sedangkan beberapa kecamatan lainya masih sulit, karena masih ada beberapa kecamatan di wilayah hulu yang belum teraliri listrik dan jaringan internet. “Jangankan mau menerbitkan kartu nikah, penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e- KTP) saja masih sulit di wilayah hulu sana,” jelasnya.

Seperti di Sekatak Buji, di sana memang ramai, tapi untuk jaringan internet masih sulit diakses. Sebenarnya, di beberapa daerah sudah ada wacana bahwa orang menikah itu bisa langsung memiliki e-KTP yang sudah berubah status.

“Kalau orang sudah nikah akan langsung memiliki Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP secara otomatis,” bebernya.

Di Bulungan, sambung Hamzah, bisa saja menerapkan hal itu. Namun, saat ini belum terkoneksi dengan baik.

“Insya Allah, ke depan hal itu juga akan kami wacanakan di Bulungan,” ujarnya.

Untuk penerapan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan beberapa instansi terkait, antara lain pihak kecamatan dan pengadilan. “Koordinasi ini penting kami lakukan agar penerapanya nanti bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Editor : Estu Suryowati



Close Ads