JawaPos Radar | Iklan Jitu

Menpan-RB Asman Abnur: Birokrasi Indonesia Sakit

29 Maret 2018, 19:00:59 WIB | Editor: Budi Warsito
Menpan-RB Asman Abnur: Birokrasi Indonesia Sakit
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat menyampaikan paparannya tentang penyakit ditubuh birokrasi Indonesia di depan ASN Pemkab Sijunjung, Sumbar, Kamis (29/3) (Istimewa)
Share this

JawaPos.com - Rakor Reformasi Birokrasi Pemda di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (29/03) dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.

Dalam kesempatan itu Asman Abnur mengatakan, birokrasi Indonesia tengah dalam keadaan 'sakit' dan harus secepat mungkin diobati. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel, efektif hingga efisien. Serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.

Beberapa penyakit yang dimaksud Asman adalah, masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal lebih besar dari belanja publik. Kondisi tersebut jelas membatasi Pemda dalam memberikan pelayanan baik terhadap publik.

Menpan-RB Asman Abnur: Birokrasi Indonesia Sakit
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur didampingi Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit (tengah) jelang memberikan paparan di depan ASN Pemkab Sijunjung, Kamis (Istimewa)

"Pemda sibuk mengurusi urusan internal, sehingga pelayanan publik terabaikan," kata Menpan-RB Asman Abnur, Kamis (29/03).

Selanjutnya, Ia menyatakan tingkat korupsi dilingkaran birokrasi cukup tinggi. Buktinya, belakangan banyak kepala daerah yang ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kepala daerah ini tersandung berbagai kasus. Mulai dari dugaan penyuapan, menjual jabatan, penerimaan fee proyek tertentu, pengesahan RAPBD, gratifikasi untuk memperoleh perizinan dan sebagainya.

Menurutnya, masih banyak perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara serampangan. Copy dan paste dari tahun-tahun sebelumnya, tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai. Kegiatan yang sengaja diajukan hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan atau memberikan keuntungan pribadi. Diajukan dengan biaya yang jauh lebih besar dari harga pasar, dan lainnya.

"Banyak anggaran pembangunan yang dihabiskan. Tapi, tidak tepat sasaran dan boros," tegas Asman.

Kemudian, kualitas SDM pegawai belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Secara kuantitas, jumlah ASN mencapai 4,5 juta orang. "Kalau dihitung dari jumlah, seyogyanya sudah cukup baik untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Tapi, dari sisi kualitas, tidak mudah diandalkan menjadi birokrat berkualitas," bebernya.

Masalah lainnya menurut Asman adalah, soal organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah. Kondisi ini cenderung tidak memperhatikan kebutuhan real. "Jarang sekali terjadi upaya untuk menyederhanakan struktur sesuai dengan kebutuhan nyata. Selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga non struktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional," ungkap Menteri kelahiran Padang Pariaman itu.

Asman melanjutkan, penyakit lain di tubuh ASN terlihat dari kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan. "Masih banyak ASN mengedepankan kekuasaan daripada sebagai pelayan masyarakat," tegasnya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up