JawaPos Radar

Persoalan Lahan dan Izin Mengganjal Program Sejuta Rumah

29/01/2018, 23:17 WIB | Editor: Budi Warsito
Persoalan Lahan dan Izin Mengganjal Program Sejuta Rumah
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memukul gong pembukaan Musda REI Sumbar, Senin (29/1). (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Rumitnya masalah pembebasan lahan di Sumatera Barat (Sumbar) tidak saja mengganjal pengembangan infrastruktur pemerintah. Bahkan, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun, juga terkendala persoalan lahan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulaiman Sumawinata, dihadapan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika menghadiri Musda REI Sumbar di salah satu hotel Kota Padang, Senin (29/1).

Sulaiman mengatakan, Program Pemerintah Sejuta Rumah yang telah digencarkan pusat, belum sepenuhnya tercapai di Sumbar. Catatan DPD REI Sumbar, dari target pembangunan 6 ribu rumah untuk MBR di tahun 2017, baru terealisasi sebanyak 3.700 unit.

"Tidak saja soal pembebasan lahan, masalah izin juga. Kita minta pak Gubernur koordinasikan Pemda untuk menyederhanakan pengurusan izin," kata Sulaiman Senin (29/1).

Sebetulnya lanjut Sulaiman, tidak semua daerah gagal mencapai target pembangunan rumah MBR. Untuk skala Nasional, tahun 2017 lalu MBR berhasil dibangun sebanyak 206 ribu unit dari targetnya hanya 200 ribu unit rumah.

"Rata-rata selain masalah lahan, persoalan izin juga mengganjal terealisasi cepatnya program sejuta rumah di daerah," kata ketua REI itu mengulangi.

Atas harapan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya akan menampung masukan pihak pengembang. Apalagi, Presiden Jokowi dalam rapat terakhir bersama seluruh pimpinan daerah di Istana Negara menyinggung soal sulitnya investasi di daerah.

Sentilan Presiden itu, kata Gubernur dua periode ini, sudah acap kali dilayangkan pada Pemda untuk berbenah diri dalam memudahkan investasi.
"Tidak bisa lari kencang, kenapa kok lambat. Yang membuat kita lambat adalah izin-izinnya. Satu izin bisa beratus lembar," katanya.

Pengembangan perumahan oleh REI memang lebih banyak memfokuskan pembangunan perumahan bagi MBR. Saat ini, target utama pengembang adalah kalangan PNS, TNI/Polri, pekerja kawasan industri, dan pekerja informal.

Hal itu, sebagai upaya pengembang untuk mendukung kebijakan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

REI membuat program kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan proyek tersebut. Untuk menjangkau pasar prajurit TNI/Polri, pihaknya telah bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Mabes Polri. Bagi PNS, juga telah dilakukan kerjasama dengan Korpri dan Bapertarum-PNS guna mendukung pembiayaan. REI juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan guna menyediakan hunian bagi pekerja.

Menurut data BPS, jumlah pekerja di sektor informal per awal 2017 mencapai 58,35 persen dari jumlah pekerja di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 140 juta jiwa. Artinya, ada potensi pasar perumahan sekitar 80 juta jiwa di sektor informal yang mampu menuntaskan angka kekurangan (backlog) perumahan yang mencapai 11,4 juta jiwa.

REI telah mengupayakan kerjasama antara pengembang besar dan kecil melalui kolaborasi di 10 provinsi tahun ini. Kerja sama itu, diharapkan akan meningkatkan kemampuan finansial, teknis, manajemen dan SDM daerah.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up