JawaPos Radar

OTT Hakim di Medan Diduga Berhubungan Dengan Kasus Tamin Sukardi?

28/08/2018, 16:55 WIB | Editor: Budi Warsito
OTT Hakim di Medan Diduga Berhubungan Dengan Kasus Tamin Sukardi?
Tamin Sukardi menutup wajahnya saat tiba di Kejati Sumut, Selasa (28/8). (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mencuat kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Medan berkaitan dengan kasus yang menjerat Tamin Sukardi, pengusaha ternama di Kota Medan.

OTT itu pun dilakukan, satu hari setelah Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo memvonis enam tahun penjara atas kasus penjualan aset negara sebesar Rp 132 miliar yang mendera Tamin. Vonis itu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun penjara. Sidang putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/8) siang.

Pasca OTT di PN Medan, beberapa penyidik KPK memboyong Tamin Sukardi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut). Kabarnya akan dilakukan pengembangan atas kasus dugaan suap kepada hakim yang menangani kasus itu.

Dia turun dari sebuah mobil Avanza Silver bersama petugas KPK. Saat turun, Tamin berjalan dengan normal. Tidak seperti saat beberapa persidangan, dia harus dibantu kursi roda.

Awak media lengsung mencecarnya dengan pertanyaan. Namun Tamin tetap diam. Dia menutup wajahnya dengan masker dan tangannya. Mencoba menghindar dari sorotan kamera para awak media.

Tamin langsung masuk ke gedung utama Kejati Sumut. Dikawal oleh oetugas keamanan.

Dalam sidang vonis Tamin Sukardi, terjadi perbedaan pendapat antar hakim. Kuat dugaan, ada 'main' antara Tamin dengan hakim.

Dalam persidangan kemarin, Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim anggota I, Sontan Merauke Sinaga menyatakan, Tamin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair.

Sementara Hakim Anggota II, Merry Purba berpendapat, dakwaan tidak terbukti. Salah satu alasannya, objek yang dijual Tamin bukan lagi milik negara karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dua hakim lain berpandangan aset itu masih milik negara karena belum dihapusbukukan.

Majelis memutuskan dengan suara terbanyak dan Tamin dinyatakan terbukti bersalah. "Menyatakan terdakwa Tamin Sukardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan primair. Dua, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata Wahyu.

Selain hukuman penjara, Tamin Sukardi juga didenda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 132.468.197.742. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang.

Terpisah, Humas PN Medan Erintuah Damanik membenarkan ada penangkapan sejumlah hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Medan. "Mereka membawa Ketua PN (Marsudin Nainggolan), Wakil Ketua PN (Wahyu Prasetyo Wibowo), Pak (hakim) Sontan (Meraoke Sinaga), (hakim ad hoc tipikor) Merry (Purba), Elpandi (panitera), Oloan Sirait Sirait (panitera),” kata Erintuah.

Untuk diketahui, Wahyu Prasetyo Wibowo adalah hakim yang juga menangani kasus penistaan agama yang dilakukan Meliana. Wahyu menjatuhi hukuman 18 bulan penjara untuk Meliana karena terbukti melanggar Pasal 156a KUHPidana.

(pra/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up