JawaPos Radar

Tak Hanya di Level Pemda, Pejabat Tingkat Desa pun Lakukan Pungli

28/08/2017, 06:05 WIB | Editor: Ilham Safutra
Tak Hanya di Level Pemda, Pejabat Tingkat Desa pun Lakukan Pungli
Ilustrasi (pixabay.com)
Share this image

JawaPos.com - Tindakan pungutan liar (pungli) tidak hanya terjadi di level pejabat daerah ataupun aparatur sipil negara (ASN) di kantor pemerintahan. Aparatur di tingkat desa (nagari) pun demikian.

Seperti yang diringkus oleh Tim saber pungutan liar (pungli) Polres Solok Kota yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua sekretaris nagari atau sekretaris desa.

Keduanya Sekretaris Nagari Aripan Syafrianto dan Kasi Pemerintahan Nagari Aripan Badrianto. Mereka diduga melakukan pungli dalam pengurusan program nasional (prona) sertifikat tanah bagi warga tak mampu.

Tak Hanya di Level Pemda, Pejabat Tingkat Desa pun Lakukan Pungli
Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)

Informasi dihimpun Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Syafrianto tertangkap tangan sesaat setelah menerima uang pengurusan sertifikat tanah (prona) dari warga Nagari Aripan bernama Widya Widy Ramli sebesar Rp 450 ribu, pada Jumat (25/8) di rumah tersangka pukul 21.00.

Usai ditangkap dan diinterogasi petugas, Syafrianto pun bernyanyi, bahwa Kasi Badrianto juga melakukan pungli prona sertifikat tanah. Akhirnya, tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Badrianto.

Dari penangkapan itu petugas menyita barang bukti berupa surat pernyataan warga tentang rincian biaya untuk pengurusan sertifikat prona. Dari tangan Syafrianto ditemukan barang bukti berupa 7 sertifikat hak milik, uang tunai Rp 450 ribu, satu unit motor Honda Verza BA 3313 H, satu unit HP Samsung warna putih, satu buku tabungan, satu buku tanda terima pembelian mobil.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan mengatakan, menurut pengakuan kedua tersangka dalam melancarkan aksinya mereka memungut biaya pengurusan sertifikat prona Rp 500 ribu sampai Rp 550 ribu per sertifikat.

Alasannya untuk biaya administrasi, pengukuran tanah dan pemasangan patok. Kedua tersangka kini sudah ditahan. Keduanya dijerat Pasal 12 huruf (e) jo pasal 11 dan 12 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.

(iil/jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up