alexametrics

OPD Pemkab Malang Sepakat Menolak Korupsi

28 Januari 2019, 19:02:08 WIB

JawaPos.com- Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Malang menandatangani Pakta Integritas, Senin (28/1). Penandatanganan ini dalam rangka komitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dan sekaligus menolak korupsi.

Penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan Plt Bupati Malang Sanusi itu dilakukan di Ruang Rapat Anusapati Kantor Bupati Malang. Pakta integritas ini ditandatangani oleh seluruh kepala OPD setelah satu bulan sejak penetapan APBD tahun anggaran yang baru.

“Ini sebagai komitmen mereka dalam menggunakan anggaran dengan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu,” jelas Sanusi.

Dalam pelaksanaan program serta penggunaan anggaran, seluruh Kepala OPD juga berkomitmen untuk memberantas korupsi. Sanusi mengatakan, segala bentuk penggunaan APBD untuk kepentingan masyarakat diitunjukkan melalui program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Sebagai komitmen pemberantasan korupsi serta pungutan liar, pihaknya berupaya memperluas wilayah bebas korupsi. Sanusi mengakui, memang belum seluruh kantor pemerintahan secara simbolis ditetapkan bebas korupsi.

“Namun, semangat anti korupsi sudah ditanamkan kepada seluruh perangkat daerah. Sehingga seluruh pelayanan yang dilakukan bebas korupsi, serta bebas pungli,” tuturnya.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian kinerja sekaligus pakta integritas dasar hukumnya adalah Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu juga berdasar pada Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja.

“Melalui penandatangan pakta integritas ini, seluruh Kepala OPD di Pemkab Malang memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja dan sekaligus memberantas korupsi,” tegasnya.

Perjanjian kinerja ini merupakan bentuk komitmen penerima amanat dan kesepakatan pemberi amanat atas kinerja terukur yang harus dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Supaya memahami segala konsekuensinya.

Sebab,  dalam perjanjian ini ada klausul yang harus menjadi perhatian para Kepala OPD. Jika pencapaian hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai CC atau kurang, maka yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari jabatannya.

Editor : Dida Tenola

Reporter : Dian Ayu Antika Hapsari



Close Ads
OPD Pemkab Malang Sepakat Menolak Korupsi