alexametrics

Masa Tahanan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Bengkalis Diperpanjang

28 Januari 2019, 17:46:49 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa tahanan 2 tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis. Itu diketahui, setelah penyidik lembaga antirasuah tersebut mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (28/1).

Adapun 2 tersangka yang dimaksud yaitu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai, Muhammad Nasir yang dalam perkara ini, menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis. Kemudian, Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction (MRC) selaku rekanan proyek Hobby Siregar.

Panmud Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Denni Sembiring SH, tidak menampik dengan permohonan perpanjangan masa tahanan terhadap 2 tersangka dalam perkara tersebut.

“Benar, mereka mengajukan permohonan perpanjangan masa tahanan untuk tersangka atas nama Muhammad Nasir dan Hobby Siregar,” kata Denni, Senin (28/1) sore.

Lebih lanjut dikatakannya, permohonan perpanjangan masa tahanan itu, merupakan yang kedua kalinya diajukan oleh Penyidik KPK. “Perpanjangan masa tahanan untuk tanggal 3 Februari sampai 4 Maret 2019. Tadi informasinya bulan April akan dilimpahkan berkas perkara kedua tersangka itu ke sini (Pengadilan),” ujarnya.

Untuk diketahui, Muhammad Nasir dan Hobby Siregar ditahan oleh KPK pada hari Rabu (5/12) tahun lalu. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) yang berbeda. Muhammad Nasir ditahan di Rutan Guntur, dan Hobby Siregar ditahan di Rutan Salemba. Muhammad Nasir dan Hobby Siregar telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah sejak tanggal 11 Agustus 2017.

Untuk diketahui, dalam perkara ini, KPK masih terus melakukan penyidikan. Hal itu dikarenakan, KPK mencium adanya keterlibatan pihak lain. Itu terbukti dari penyitaan uang sebesar Rp 1,9 miliar di kediaman Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

Penyitaan itu, dilakukan penyidik KPK pada penggeledahan yang dilakukan hari Jumat (1/6) lalu. Tidak hanya uang, KPK juga membawa beberapa koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

Proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih itu, diketahui dikerjakan dengan menggunakan APBD Bengkalis dengan tahun jamak atau multiyears, yaitu dari tahun 2013-2015. Saat proses penganggaran, orang nomor 1 di Kabupaten Bengkalis itu merupakan anggota DPRD Bengkalis.

Amril sendiri telah menjalani pemeriksaan. Beberapa kali diperiksa, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu masih berstatus sebagai saksi. Kini, oleh KPK, Amril dicekal untuk berpergian keluar negeri.

Selain Amril, proses pemeriksaan saksi juga dilakukan terhadap pihak lainnya. Seperti seorang kontraktor asal Jambi, H Ismail Ibrahim. Dia merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Merangin Karya Sejati.

Tidak hanya itu, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis juga pernah diperiksa. Salah satunya, mantan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Bengkalis, Syarifuddin.

Hal yang sama juga dilakukan KPK terhadap beberapa anggota DPRD Bengkalis. Seperti, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto dan mantan anggota DPRD Bengkalis, Suhendri Asnan. Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan.

Dalam proses penyidikan, sejumlah pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan pihak KPK untuk pengumpulan alat bukti. Sejumlah lokasi di Provinsi Riau yang digeledah yakni, rumah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir di Pekanbaru.

Kemudian KPK menggeledah kantor Dinas PU, kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustianri di Kabupaten Bengkalis. Di Kota Dumai, KPK menggeledah rumah saksi Hermanto sebagai subkontraktor.

Tak hanya itu, KPK juga melakukan penyegelan ruangan di rumah dinas Sekda Dumai. Lalu, di Pulau Rupat digeledah Kantor PT MRC dan rumah atau kantor saksi Hasyim sebagai subkontraktor. Dari keseluruhan penggeledahan yang dilakukan, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik seperti handphone dan harddisk dan dua sepeda motor dari PT MRC.

Akibat perbuatan kedua tersangka, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 80 miliar dari anggaran yang disebut menelan sekitar Rp 495 miliar.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor : Budi Warsito

Reporter : Virda Elisya


Close Ads
Masa Tahanan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Bengkalis Diperpanjang