JawaPos Radar

IPW Dukung Polri Ciptakan Kondusifitas Jelang Pilpres

27/08/2018, 12:18 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Pemilu 2019
ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Penolakan terhadap aksi #2019gantiPresiden berbuntut pada terjadinya gesekan. Dua kasus terbaru terjadi di Pekanbaru dan Surabaya.

Menyikapi hal tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah Polri untuk bersikap tegas pada kedua kubu. Pertentangan antara kubu pro pemerintah dan para relawan ganti presiden memang berpotensi memicu konflik horizontal.

"Polri harus bisa bersikap profesional dan tegas dalam menjaga kamtibmas. Selain itu, mereka juga jangan menolerir potensi ancaman keamanan yang bisa memicu konflik horizontal di akar rumput," terang Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangan resminya, Senin (27/8).

Massa pendukung ganti presiden maupun pendukung Presiden Jokowi diharapkan bisa menahan diri menjelang Pilpres 2019. Oleh sebab itu, IPW menilai bahwa kasus yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya tidak boleh dibiarkan dan jangan sampai terulang di tempat lain.

Neta menegaskan, Polri harus hadir secara maksimal dengan tidak membiarkan potensi konflik menjadi kekacauan sosial. Melihat eskalasi konflik yang kian tinggi, polisi juga perlu melakukan dialog dengan tokoh-tokoh dari kedua kelompok. Namun jika memang kondisi di lapangan sampai chaos, IPW mendukung polisi agar melarang kedua belah kelompok untuk mengadakan aksi sampai massa kampanye tiba.

"Kami mendukung penuh aparatur kepolisian untuk bersikap tegas dan profesional. Sebab apa yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan sosial. Masyarakat yang tidak ikut-ikutan dengan aksi kedua kelompok, menjadi sangat khawatir dengan ancaman keamanan di wilayahnya," tutur pria asal Medan tersebut.

Neta berharap dua kelompok sadar bahwa ketentraman masyarakat umum di atas segala-galanya. Secara aturan, memang tidak ada satupun undang-undang yang melarang aktivitas kedua kubu. "Kami juga berharap KPU bisa menyikapi situasi ini. KPU bisa melarang kegiatan kedua kelompok hingga masa kampanye tiba nanti," ungkap Neta.

KPU bisa mengacu pada Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kampanye di Luar Jadwal. Dari peristiwa yang sudah terjadi, kedua kelompok terlihat ada yang menjelekkan maupun menyanjung capres tertentu. "Aroma mencuri start kampanye sangat tajam dari kedua kelompok. Ujung-ujungnya bisa menimbulkan benturan sosial," tanda Neta.

Seperti diberitakan, gerakan #2019gantiPresiden berbuah menjadi gesekkan. Sabtu (25/8) lalu, Neno Warisman dihadang sejumlah massa di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.

Kemudian Minggu (27/8) kemarin, massa melakukan penghadangan di Hotel Majapahit, Surabaya. Hotel itu menjadi tempat menginap musisi Ahmad Dhani sebelum menghadiri deklarasi relawan ganti presiden di Tugu Pahlawan, Surabaya. Musisi asal Surabaya itu akhirnya batal menghadiri deklarasi dan terusir dari kota kelahirannya sendiri.

(did/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up