alexametrics

WTP, Keseriusan Pemda Dalam Menyajikan Laporan Keuangan yang Akuntabel

27 Mei 2019, 01:08:36 WIB

JawaPos.com – Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah impian dari pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Opini itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kini Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman kembali mendapat opini WTP atas LKPD 2018. Opini yang positif itu merupakan yang keempat kali sejak 2015.

Wali Kota Pariaman Genius Umar merasa sangat terima kasih kepada jajarannya yang telah membuat laporan keuangan secara baik, akuntabel dan transparan, sehingga Pemko Pariaman kembali raih Opini WTP.

“Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan BPK. Sehingga, apa saja yang digunakan dengan menggunakan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujar Genius Umar.

Adapun LHP BPK terhadap LKPD Kota Pariaman itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo kepada Genius Umar di Kota Padang, pada Jumat (24/5).

“Opini WTP Pertama kali diterima oleh Pemko Pariaman pada tahun 2008. Kemudian kembali menerima di tahun 2012, dan sejak tahun 2015 sampai 2018 ini selalu menerima Opini WTP. Prestasi ini berkat dukungan dari semua pihak. Baik legislatif, OPD, dan masyarakat,” ungkap Genius penuh dengan kebahagiaan.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2018 merupakan tahun keempat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangan.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.

“Dengan LKPD berbasis akrual ini pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” imbuh wali kota yang mengawali karir politiknya sebagai wakil Wali Kota Pariaman itu.

Genius berharap LKPD Kota Pariaman dengan opini WTP ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Dia meminta aparaturnya untuk tidak jemawa atas hasil yang diperoleh saat ini.

Sementara itu, Kepala BPK Sumbar Pemut Aryo Wibowo menambahkan, pemberian opini untuk Pemko Pariaman WTP berdasar pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018. Semua itu termasuk dengan implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kota Pariaman.

Dia menerangkan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.

Menurutnya, walau masih ada permasalahan pelaporan hasil keuangan yang belum tepat, tetapi secara garis besar temuan itu telah diatasi. “Dari tim kami telah menindaklanjuti ke setiap stakeholder terkait di masing-masing kabupaten/kota.”

Editor : Ilham Safutra