JawaPos Radar

DPRD Sentil Kepala Dispendik Batam

27/04/2018, 15:24 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Dinas Pendidikan Batam
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin. (Bobi Bani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sekolah negeri di Kota Batam diperkirakan kualahan menampung peserta didik baru. Pendaftar peserta didik baru ditaksir mencapai 12.000 siswa. Dari jumlah tersebut, SD dan SMP di Batam hanya mampu menampung 8.000 siswa.

Artinya, sekitar 4.000 peserta didik harus mengeyam pendidikan di sekolah swasta. Sebelumnya, wacana itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Batam Muslim Bidin.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho lantas menanggapinya. Menurutnya, persoalan ini memang kerap kali terjadi di Batam. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya di tubuh otganisasi perangkat daerah (OPD).

"Saya dari awal sudah katakan ketidakmampuan kepala dinas dalam mengelola pendidikan Kota Batam. Bukan hanya tahun ini saja. Sejak saya di Dewan sudah terlihat. Mulai dari PPDB, pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB), USP dan lain sebagainya," kata Udin ketika dihubungi, Jumat (27/4).

Udin menilai, apa yang dilakukan Kepala Dispendik Kota Batam bukan menyelesaikan masalah. Justru menambah persoalan dan ketakutan di masyarakat. Ketidakmampuan sekolah negeri menampung seluruh peserta didik harusnya tidak menjadi keluhan. Sebaliknya, harus ada upaya untuk mencari solusi bersama.

Seharusnya Dinas Pendidikan mengakomodir sekolah-sekolah swasta yang selama ini mengalami kekurangan murid. Dengan membuat pertemuan dengan pengelola sekolah swasta, setidaknya ada kemungkinan untuk tercapai kesepakatan tertampungnya peserta didik yang tidak lagi bisa masuk ke sekolah negeri.

"Kadis jangan memperkeruh. Kepala dinas selalu mengatakan tidak tertampung untuk sekian anak. Harusnya duduk bersama dengan sekolah swasta. Buat MoU agar swasta bisa menerima anak-anak yg tidak tertampung di sekolah negeri. Dengan catatan pengurangan biaya masuk," saran Udin.

Guru-guru sekolah swasta yang selama ini mendapat insentif dari pemerintah daerah seharusnya bisa dijadikan pijakan untuk mengarahkan siswa. Demikian juga dengan bantuan pemerintah dalam bentuk RKB. Dengan memberikan kemudahan tertentu, setidaknya menjadi feedback bagi sekolah swasta atas kontribusi pemerintah dalam mendukung sekolah swasta.

"Sekolah swasta juga akan terbantu dengan masuknya murid di sekolah-sekolah mereka. Jadi jangan lagi menganaktirikak sekolah swasta. Mereka memang selayaknya terlibat untuk mengatasi masalah ini," lanjut Udin.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up