JawaPos Radar

Ramai soal Tunggakan Pembayaran RS, BPJS Kesehatan: Ngitungnya Keliru

26/09/2018, 20:53 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
BPJS Kesehatan
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Semarang, Bimantara saat menggelar jumpa pers di kantornya, Semarang, Rabu (26/9). (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pihak BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara terkait ramainya tudingan tunggakan klaim jaminan kesehatan di berbagai rumah sakit di Kota Semarang. Dalam hal ini, badan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat indonesia tersebut menilai ada salah pemahaman soal definisi tunggakan itu sendiri.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Semarang Bimantara mengatakan, beberapa rumah sakit yang menyebut BPJS masih berhutang pembayaran klaim jaminan kesehatan kepada mereka telah salah tafsir atau menurutnya menggunakan cara penghitungan yang tak sesuai persetujuan. 

Bimantara menjelaskan, kesan terlambat bayar ini muncul klaim itu sendiri belum ditagihkan ke pihaknya. "Tidak ada yang menunggak lebih dari sebulan. Yang berbulan-bulan itu ngitungnya keliru. Jadi misal Juni belum ditagihkan ke kami, tapi ngitungnya sampai sekarang. Jadi tidak bisa dibilang tunggakan," katanya saat dijumpai di kantornya, Semarang, Rabu (26/9).

Ia memastikan, tunggakan tak lebih dari sebulan tadi adalah yang sesuai tagihan masuk ke pihaknya. Tagihan dari rumah sakit sebelumnya, dikatakannya, juga sudah terbayarkan dengan suntikan dana Kementerian Keuangan sebesar Rp 138,944 miliar.

"Ada 25 rumah sakit di wilayah kami, di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Ada yang terlambat ada yang tidak terlambat. Sekarang 20 rumah sakit sudah kita bayar semua, Selasa (25/9) kemarin. Sementara lima rumah sakit masih mengantri. Tergantung pengajuannya," sambungnya. 

Selain membayar klaim Jaminan Kesehatan, ia mengungkapkan, juga telah membayarkan denda tunggakan yang menjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,5 miliar dari Januari hingga Juni 2018. "BPJS tak tinggal diam karena kalau tidak dibayarkan, dendanya dua kali bunga deposito, 12 persen setahun. Sebulan satu persen," tambahnya.

Mengenai terkendalanya pendanaan yang saat ini terjadi, ia menerangkan selain karena adanya ketidakcocokan penghitungan antara premi dengan aktual, juga disebabkan karena masih banyak pembayaran peserta yang belum terbayarkan alias nunggak.

Di Kota Semarang saja, lanjutnya, tunggakan peserta bukan penerima upah (PBPU) mencapai Rp 55 miliar. Ditambah dari Demak Rp 18 Miliar. "Maka dari itu, kami mengimbau kepada para peserta untuk membayarkan iuran tepat waktu. Supaya masalah macam ini tak berlarut-larut," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up