JawaPos Radar | Iklan Jitu

Diperiksa soal Dugaan Korupsi E-Mading, Bupati Kendal Kucing-kucingan

26 September 2018, 19:15:59 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Kasus Korupsi
ILUSTRASI: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dikabarkan memanggil Bupati Kendal Mirna Annisa, Rabu (26/9). (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dikabarkan memanggil Bupati Kendal Mirna Annisa, Rabu (26/9). Sang kepala daerah berparas menawan itu diperiksa terkait dugaan perkara korupsi proyek pengadaan majalah dinding elektronik atau e-mading pada Dinas Pendidikan Kendal tahun Anggaran 2016. 

Menurut informasi di lapangan, Mirna datang ke kantor Kejati Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pukul 09.00 WIB. Para wartawan pun terlihat sudah mengerumuni kantor Kejati sejak pukul 11.00 WIB.

Hingga sekitar pukul 13.00 WIB, mobil Inova hitam yang ditumpangi Mirna tampak masih terparkir di dalam area kantor Kejati. Akan tetapi, tak lama berselang kendaraan tersebut meninggalkan lokasi, meski sosok Mirna sendiri belum terlihat keluar dari gedung.

Sampai mobil bernopol B 8527 KSW itu berbelok ke arah jalan Kusumawardani pun tak terlihat menaikkan seorang pun. Atau bahkan sosok yang berciri-cirikan seperti Mirna.

Wartawan yang setia menunggu baru mengetahui sang Bupati tidak berada di tempat setelah mendapat info dari petugas keamanan serta beberapa karyawan di lingkungan Kejati sekitar satu jam setelahnya. Belum diketahui secara pasti bagaimana Mirna meninggalkan lokasi.

Dikonfirmasi setelahnya, Assisten Tipidsus Kejati Jateng, Kusnin, menerangkan bahwa pemanggilan Mirna terkait pemeriksaan permasalahan majalah dinding elektronik di Kendal. Pada pemeriksaan, lanjutnya, Mirna mengakui adanya pengadaan program tersebut 2016 silam.

"Menurut hemat kami, hasil pemeriksaan memang ada pelanggaran. Pelanggarannya terkait pengadaan seharusnya 30 biji (unit mading elektronik), tapi 29 diduga palsu. Yang asli hanya satu," jelasnya. Kusnin menerangkan, pemanggilan dan pemeriksaan Mirna selama kurang lebih dua jam khususnya guna dimintai keterangan soal kebijakan anggaran. 

Status Mirna sendiri, dipastikannya, masih sebatas saksi. Akan tetapi, di saat bersamaan ia mengungkapkan sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dari PPKom dan rekanan pemborong.

"Yang jelas masih ada tambahan lagi tersangka. Dalam waktu dekat akan kita umumkan. Tidak perlu inisial disebutkan, pokoknya sudah ada tersangka," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up