alexametrics

Optimalkan Layanan Rawat Jalan, Perbaiki Distribusi Antrean Pasien

26 Februari 2019, 12:08:54 WIB

JawaPos.com – Antrean untuk mendapatkan layanan rawat jalan di rumah sakit (RS) pemerintah sebenarnya terjadi sejak 2014. Namun, jumlah pengantre meledak sejak BPJS Kesehatan menerapkan sistem rujukan online. Diperkirakan, jumlah antrean kian meledak 1 Juli mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Sebab, sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes), fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seharusnya aturan itu sudah berlaku awal tahun ini. Namun, Kemenkes masih memberikan kesempatan kepada 400-an RS yang belum terakreditasi untuk menerima pasien.

Pantauan Jawa Pos di beberapa RS besar milik pemerintah memperlihatkan panjangnya antrean itu. Pasien rawat jalan harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan layanan. Bahkan, agar dapat nomor antrean awal, mereka harus datang ke RS dini hari. Bagi mereka, menunggu 5-7 jam untuk berobat terbilang biasa. Di sisi lain, sistem online yang dirancang RS untuk memudahkan antrean pasien tidak termanfaatkan dengan optimal. Sebab, kebanyakan pasien adalah orang lanjut usia yang gagap teknologi.

Menurut Timboel, hal itu terjadi karena kebanyakan pasien dari fasilitas kesehatan pertama dirujuk ke rumah sakit tipe C dan D. “Sedangkan tipe B kosong. Banyak dokter yang komplain,” tuturnya.

Timboel punya pengalaman buruk sebagai pasien yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Beberapa waktu lalu dia sakit dan harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Dia datang pagi dan mendapat nomor antrean. Setelah menunggu hingga pukul 09.30, ternyata dia diminta untuk pulang. Petugas mengatakan bahwa kuota pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut habis. “Akhirnya, saya memilih untuk menjadi pasien umum saja,” tutur Timboel.

Sistem pelayanan satu poli satu hari juga dinilai menghambat. Seharusnya pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan satu hari oleh beberapa poli. Cara itu akan lebih efisien. “Kalau yang sakit itu anak-anak atau lansia, bagaimana? Atau masyarakat miskin yang harus mengeluarkan ongkos lagi untuk transportasi,” ucapnya.

Lalu, solusinya? Menurut Timboel, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus buka 24 jam. Dengan begitu, seluruh pasien bisa terlayani. “Sakit itu kan tidak kenal waktu,” ucap dia. Dengan durasi yang panjang, diharapkan tidak ada antrean. Pasien memiliki waktu yang panjang.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto menuturkan, banyak cara untuk mengurangi antrean rawat jalan. Namun, harus ditelisik lebih jauh penyebab antrean tersebut. Sebab, menurut dia, antrean itu bersifat kasuistik.

Langkah pertama yang bisa pemerintah lakukan adalah mencukupi jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Tujuannya, kualitas pelayanan tidak turun. “Saya waktu masih praktik menangani 50 pasien saja lelah sekali. Nah, sekarang lebih banyak dari itu,” katanya kemarin.

Pemerataan harus segera dilakukan. Artinya, dokter dan rumah sakit tidak boleh terkumpul di kota-kota besar saja. Dia yakin, jika pemerataan layanan kesehatan terjadi, tidak ada antrean. “Kalau tidak ada fasilitas kesehatan, bangun rumah sakit di situ. Kalau tenaga kesehatan tidak ada, berikan wewenang kepada dokter setempat, misal dokter umum yang sudah dilatih,” papar dia.

Penataan pasien BPJS Kesehatan agar tidak mengantre tidaklah mudah. Penataan itu seharusnya disertai dengan pembangunan sarana dan infrastruktur. Dengan begitu, sistem yang direncanakan bisa berjalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Kohar Hari Santoso mengatakan, RSUD perlu memperbaiki sistem antrean. “Mereka harus meninjau ulang pelayanannya. Termasuk dengan memperbaiki sistem teknologi informasi rumah sakit,” tutur dia.

Antrean di loket pendaftaran, jelas dia, bisa diurai dengan memaksimalkan penggunaan anjungan pendaftaran mandiri (APM). RSUD dr Soetomo dan beberapa rumah sakit besar lain di Jatim sudah menerapkan sistem tersebut. Kendati begitu, lanjut Kohar, pasien lansia tidak boleh dipaksa untuk bisa melek teknologi. “Tetap harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat,” terangnya.

Menurut dia, yang perlu mendapat sosialisasi penggunaan APM adalah masyarakat usia produktif. “Kalau yang sepuh monggo saja kalau mau antre secara manual. Masyarakat yang lebih muda yang perlu dimaksimalkan penggunaan teknologi,” ujarnya.

Antrean di poli, lanjut Kohar, tidak efektif apabila diberi solusi dengan menambah tenaga dan alat kesehatan. Menurut dia, itu hanya akan mubazir. “Kalau dokter dan alat kesehatan itu kan waktu operasionalnya 5-8 jam sehari. Sedangkan antre biasanya menumpuk di pagi hari. Setelah pukul 12.00 sudah sepi lagi,” terang Kohar.

Di poli, jelas dia, harus ada sistem yang mengatur perkiraan pasien harus datang pukul berapa. Selain itu, ada perkiraan pasien akan diperiksa dokter pukul berapa. Dengan demikian, pasien tak perlu menunggu terlalu lama di RS. “Yang perlu diperbaiki pendistribusian antreannya,” ujar Kohar.

Sementara itu, untuk antrean di apotek, lanjut dia, bagi pasien yang periksa di poli, rekam medis dan catatan obat yang harus diambil harus segera sampai di apotek. Yakni, melalui sistem bridging dengan bantuan IT.

Selama ini pasienlah yang harus membawa catatan obat ke loket apotek dan menunggu racikan obat di sana. “Ya, kalau pasien yang suruh wira-wiri sendiri memang lama. Kalau ada sistem IT yang efisien kan pasien yang sudah datang di apotek, langsung bisa mengambil obat yang diperlukan,” tuturnya.

Data BPJS Bisa untuk Riset

Di sisi lain, hari ini BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang dimiliki untuk keperluan pengembangan berbasis bukti jaminan kesehatan nasional (JKN). Sampel tersebut mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan. “Kami melihat, data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian. Hal itu juga salah satu wujud transparansi dalam memberikan informasi kepada publik,” tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris kemarin.

Dia menambahkan, data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang 2015 dan 2016. Data sampel itu dimaksudkan untuk mempermudah akses dan analisis oleh publik. Juga, dapat digunakan dalam proses analisis untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan.
Untuk mengakses data sampel, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan identitas diri seperti KTP.

Inovasi BPJS Kesehatan itu mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ani -sapaan Sri Mulyani- yang datang dalam acara tersebut mengatakan, data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan tambang baru. “Saya berharap muncul penelitian mengenai tarif yang layak itu berapa, soal fasilitas kesehatan, atau soal klaim,” tuturnya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (wan/lyn/ika/c11/c10/git)

Copy Editor :

Optimalkan Layanan Rawat Jalan, Perbaiki Distribusi Antrean Pasien