alexametrics

Kabupaten di Kaltim Ini Jamin BPJS Kesehatan untuk Warganya, Gratis

26 Februari 2019, 05:50:26 WIB

JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur telah mendaftarkan warga PPU dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 41.204 jiwa. Warga yang didaftarkan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD pada tahap pertama 1 Februari 2019 sebanyak 39.154 jiwa dan tahap kedua pada 20 Februari sebanyak 2.050 jiwa.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh warga Benuo Taka. Sehingga tahun anggaran 2019, pemerintah daerah mengalokasikan sebesar Rp 20,3 miliar untuk program PBI APBD. Kebijakan lokal ini dilahirkan untuk mengakomodir warga PPU yang tidak ter-cover dalam PBI APBN atau kuoat dari Kementerian Sosial.

“Laporan yang kami terima dari Dinas Kesehatan, bahwa tahap pertama yang didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan melalui PBI APBD sebanyak 39.154 jiwa dan tahap kedua sebanyak 2.050. Jadi, total sementara 41.204 jiwa,” kata Gafur, dikutip dari Balikpapan Pos (Jawa Pos Group), Selasa (26/2).

Bupati menekankan, program PBI APBD ini diperuntukkan bagi warga PPU tanpa kecuali. Artinya, warga kurang mampu maupun warga mampu secara ekonomi juga ditanggung oleh daerah.

Warga yang didaftarkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk layanan kelas tiga. Warga yang telah terdaftar BPJS Kesehatan melalui jalur mandiri juga akan diakomodasi apabila ingin pindah ke PBI APBD. Namun, peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran harus menuntaskan terlebih dahulu kewajibannya tersebut.

“Kebijakan PBI APBD ini untuk seluruh warga PPU. Jadi, mulai 1 Februari 2019, BPJS itu gratis. Pemerintah daerah hadir untuk mewujudkan sila kelima Pancasila. Yakni, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kami berkomitmen, selama lima tahun kedepan, BPJS gratis. Artinya, iuran bulanan ditanggung APBD,” ungkapnya.

Dalam pengurusan PBI APBD, warga kerap kali dibenturkan dengan syarat surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa. Padahal kebijakan daerah terkait PBI APBD, tidak memandang status ekonomi.

Sehingga tidak mewajibkan adanya syarat SKTM. Ternyata syarat SKTM tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati  (Perbup) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan. Karena itu, bupati pun akan merivisi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 tersebut. Item SKTM dalam perbup tersebut akan dihapus.

“Ke depan, warga tidak perlu lagi melampirkan SKTM. Karena, PBI APBD ini untuk seluruh masyarakat tanpa melihat status ekonominya. Sepanjang warga itu memiliki NIK (nomor induk kependudukan) PPU, pasti diakomodasi,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Jpg

Kabupaten di Kaltim Ini Jamin BPJS Kesehatan untuk Warganya, Gratis