JawaPos.com – Aktivis lingkungan serta anggota organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat, menggelar aksi damai di Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu. Aksi ini mendesak pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tambang batu bara PT Inmas Abadi di kawasan Bentang Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara.
Koordinator aksi Erin Dwiyanda mengatakan, Koalisi Selamatkan Bentang Seblat sejak tahun 2017 menentang rencana penambangan batu bara di Bentang Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara.
Koalisi kembali melakukan aksi protes setelah PT Inmas Abadi pada 14 Oktober 2021 menyampaikan kepada koran lokal mengenai upaya mereka mengurus rekomendasi izin penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Permintaan kami agar pemerintah baik di tingkat daerah maupun di pusat agar tidak menganggap remeh Bentang Seblat. Terlalu banyak korban yang akan jatuh jika Bentang Seblat hancur, satwa gajah, harimau, serta aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup warga,” kata Erin di sela aksi, Senin (25/10) dilansir dari Antara.
Para pengunjuk rasa mendesak Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral mencabut izin Nomor i.315 ESDM tahun 2017 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi PT Inmas Abadi.
Menurut mereka, pemberian izin operasi produksi tersebut sejak awal bermasalah sebab calon area penambangan berada di kawasan hutan konservasi, hutan produksi terbatas, dan hutan yang dapat dikonversi.
Menurut Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat, dari 4.051 hektare areal pertambangan PT Inmas Abadi ada 735 hektare yang berada di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, 1.915 hektare yang berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis, dan 540 hektare yang berada di hutan produksi konversi.
Erin mengatakan, manfaat dari kegiatan usaha tambang batu bara itu tidak sebanding dengan kerusakan alam yang diakibatkan.
Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu Tere Ade Rompas mengatakan, tambang batu bara PT Inmas Abadi hanya akan mendatangkan dampak buruk yang berkelanjutan dan menghadirkan masalah lingkungan baru bagi kawasan Bentang Alam Seblat.
“Akhirnya hanya menanamkan bibit permasalahan baru di Bengkulu, yang hingga saat ini belum mampu dituntaskan oleh pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
