alexametrics

Divonis 4 Tahun, Hak Politik 10 Anggota DPRD Muara Enim Dicabut

25 Mei 2022, 16:29:46 WIB

JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, memberikan hukuman pencabutan hak politik kepada 10 orang anggota nonaktif DPRD Kabupaten Muara Enim. Mereka dinyatakan bersalah atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR setempat Tahun Anggaran 2019.

Dalam sidang tersebut majelis hakim memvonis 10 orang terdakwa itu dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta denda senilai Rp 200 juta subsider kurungan tambahan selama sebulan. Hakim juga mewajibkan para terdakwa membayarkan uang pengganti masing-masing antara Rp 300 juta, Rp 250 juta, dan Rp 200 juta selambat-lambatnya selama 1 bulan.

Para anggota nonaktif DPRD Muara Enim tersebut adalah Indra Gani, Ishak Joharsah, Piardi, Subahan, Mardiansah, Fitrianzah, Marsito, Muhardi, Ari Yoca Setiaji, dan Ahmad Reo Kesuma.

”Memutuskan, memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dilipih selama 2 tahun setelah masa pidana pokok para terdakwa itu selesai,” kata Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan seperti dilansir dari Antara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (25/5).

Menurut hakim, hukuman pencabutan hak politik itu diberikan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah tercederai oleh perbuatan para terdakwa. Sebab, mereka terbukti menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.

”Jabatan para terdakwa merupakan suatu jabatan publik yang dipilih semua warga Kabupaten Muara Enim melalui pemilihan umum. Seharusnya mereka menjadi teladan, namun justru mencederai kepercayaan tersebut dengan melakukan korupsi maka kami menilai perlu dilakukan pencabutan hak politik itu,” ucap Efrata Happy Tarigan.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads