alexametrics

Pengelolaan BPJS Kesehatan Perlu Disempurnakan

25 Maret 2019, 22:57:26 WIB

JawaPos.com – Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyampaikan, peluang untuk meningkatkan pelayanan yang komprehensif dan lebih bermutu dengan tanpa meningkatkan beban bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah dapat diwujudkan melalui penerapan Perpres 82/2018 pada skema Free & Fee.

Pada skema free, peserta kategori Penerima Bantuan Iuran secara gratis dirancang untuk menerima perawatan dasar pada kelas rumah sakit tertentu serta pemberian obat basic yang sesuai ketentuan.

Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia Dorodjatun Sanusi mengatakan, pada skema fee peserta yang secara mandiri membayarkan tambahan obat diberikan jumlah obat yang sesuai dengan penyakitnya sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan pembatasan yang selama ini diterapkan.

“Dengan demikian proses perawatan menjadi lebih optimal dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik,” kata Dorodjatun, Senin (25/3).

Guna mendukung skema yang diusulkan tersebut, pelibatan asosiasi profesi dokter dan spesialis berperan penting agar dapat menyusun petunjuk pelaksanaan yang detil atas kewajiban rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management.

GP Farmasi, terang Dorodjatun, berharap pihaknya dapat berkolaborasi dengan PB IDI, asosiasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk secara bersama-sama mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar tidak terjadi defisit BPJS Kesehatan.

“Supaya menciptakan tekanan yang cukup kepada pembuat kebijakan. Masyarakat yang memang mampu dan bersedia untuk membayar lebih semestinya diberikan peluang, dan jangan terlalu dibatasi”, pungkas Dorojatun.

Senada dengan semangat untuk menyempurnakan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), IDI menyepakati atas mendesaknya upaya tersebut yang didorong oleh berbagai pihak pemangku kepentingan. Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Besar IDI Prasetyo Widhi Buwono mengatakan, program JKN yang berupaya untuk menanggung semua aspek layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan atas ketersediaan obat yang terbatas.

“Dalam menangani tantangan yang sedang dihadapi, kita memerlukan reformasi sistem kesehatan yang turut mendorong perbaikan dan layanan kesehatan,” jelas Prasetyo.

Sementara Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menekankan pentingnya penyempurnaan pengelolaan BPJS Kesehatan meskipun secara regulasi rumah sakit swasta tidak diwajibkan berpartisipasi. Namun peran mereka tetap menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program JKN di Indonesia.

Wakil Ketua Umum ARSSI Noor Arida Sofiana mengatakan, beberapa masalah yang dihadapi rumah sakit swasta antara lain terkait kecepatan dan ketepatan pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan yang dinilai cukup lambat. “Masih terdapat cukup banyak tunggakan pembayaran obat sehingga rumah sakit harus bertahan dengan pembayaran tagihan tertunda yang pada gilirannya mengganggu arus kas kami.”

Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan mendorong kekosongan obat di Rumah Sakit. Belum lagi tak jarang obat yang diperlukan terlambat datang. Sedangan layanan kesehatan berkaitan pada kepentingan masyarakat luas.

“Kondisi ini semestinya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap dapat timbul sinergi yang baik dalam implementasi JKN yang nantinya akan disempurnakan.”, ujar Noor Arida.

Editor : Dyah Ratna Meta Novia



Close Ads
Pengelolaan BPJS Kesehatan Perlu Disempurnakan