alexametrics

PABHR akan Ajukan Keberatan Terhadap Penghapusan TPP

25 Maret 2019, 19:15:15 WIB

JawaPos.com – Ribuan guru SD dan SMP se-Pekanbaru kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Pekanbaru, Riau, Senin (25/3). Mereka menuntut agar Pemkot Pekanbaru dapat merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019. Aksi ini, merupakan yang keenam kali mereka lakukan.

Mereka meminta, agar Pemkot Pekanbaru dapat membatalkan penghapusan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru bersertifikasi. Merasa prihatin dengan nasib guru, Pusat Advokasi Bantuan Hukum Riau, akan mengajukan permohonan keberatan terhadap Perwako itu.

Ketua PABHR Edwar Pasaribu menyatakan, siap mengajukan keberatan itu. “Kami siap bersama-sama guru untuk memperjuangkan hak mereka. Kami akan mengajukan permohonan keberatan terhadap Perwako Nomor 7 Tahun 2019. Kami juga akan melayangkan surat ke Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri,” kata dia, Senin (25/3) petang.

PABHR akan Ajukan Keberatan Terhadap Penghapusan TPP
Ribuan guru di Pekanbaru melakukan unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Pekanbaru, Riau, Senin (25/3). (Virda Elisya/JawaPos.com)

Pasalnya, Perwako Nomor 7 Tahun 2019 tersebut dinilai merugikan guru. Guna menuntut hak, mereka terpaksa harus turun ke jalan. “Ini harus diselesaikan segera. Jangan berlarut-larut, karena dunia pendidikan di Pekanbaru dirugikan,” kata Edwar.

Merugikan yang dimaksud yakni, terkendalanya proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, para murid bahkan terpaksa dipulangkan lebih awal karena guru mereka mengikuti aksi unjuk rasa.

Seperti halnya di SDN 158 Pekanbaru yang terletak di Jalan Pattimura. Di mana, para murid dipulangkan ke rumah masing-masing oleh gurunya. Selain itu, akibat aksi turun ke jalan tersebut Jalan Jenderal Sudirman menjadi macet panjang sebab akses jalan depan kantor Wali Kota ditutup.

Dalam aksi ini, para guru bersertifikasi menuntut beberapa hal kepada Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Pertama, Pemerintah Pekanbaru dapat merevisi Pasal 9 ayat 8 Perwako Nomor 7 Tahun 2019. Mereka minta seluruh guru sertifikasi tetap diberikan TPP.

Kedua, pemerintah dapat mengembalikan TPP guru bersertifikasi seperti semula sejumlah Rp1.650.000 untuk 12 bulan pembayaran pada tahun 2019. Ketiga, tidak ada kesenjangan atau diskriminasi guru sertifikasi dan pegawai Disdik Pekanbaru dalam hal TPP.

Keempat, tidak ada intimasi, mutasi maupun intervensi terhadap seluruh guru sertifikasi yang melaksanakan demo. Kelima, tidak diberikan janji palsu dalam pencarian TPP ini. Apabila tidak ada kesepakatan, maka merekka akan siap mogok mengajar sampai tuntutan terpenuhi.

Editor : Budi Warsito

Reporter : Virda Elisya

PABHR akan Ajukan Keberatan Terhadap Penghapusan TPP