alexametrics

Langgar Aturan Durasi Kampanye, Izin Siar Televisi dan Radio Terancam

25 Maret 2019, 20:35:48 WIB

JawaPos.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) meminta masyarakat turut mengawasi siaran kampanye. Pasalnya, terhitung 24 Maret hingga 13 April medatang, peserta Pemilu diperkenankan mengiklankan diri melalui lembaga penyiaran.

Ketua KPID Sumbar Afriendi mengatakan, kampanye terbuka sudah di mulai. Sehingga akan banyak dari peserta Pemilu yang akan berkampanye melalu radio maupun televisi.

“Dibutuhkan peran masyarakat untuk ikut mengawasinya agar terwujudnya Pemilu yang jujur dan bersih,” kata Afriendi dalam seminar penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan iklan kampanye dan penyiaran politik pada Pemilu 2019 di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (25/3).

Menurut Afriendi, KPID Sumbar memiliki keterbatasan dalam mengawasi siaran kampanye. Sebab, tidak sebanding jumlah Lembaga Penyiaran dengan SDM di KPID Sumbar sendiri.

Di Sumbar, sedikitnya terdapat 120 Lembaga Penyiaran. 100 diantaranya adalah radio dan hanya 20 televisi berjaringan dan televisi kabel. “Jumlah Komisioner tujuh orang dan tenaga pemantau sembilan orang. Tidak cukup untuk memantau seluruh lembaga penyiaran itu. Makanya sangat penting partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Memang sudah dibolehkan iklan selama kampanye terbuka berlangsung. Namun, ada syarat dan ketentuan yang mesti ditaati televisi maupu radio. Di televisi, durasi tayang maksimal hanya 30 detik dan tidak lebih dari 10 kali tayang dalam sehari.

Sedangkan untuk radio, durasi tayangnya hanya 60 detik dan tidak boleh lebih dari 10 kali tayang sehari. “Seandainya ada yang melanggar aturan akan kami berikan teguran. Jika tidak dipatuhi, sanksi terberat adalah rekomendasi pencabutan izin siaran,” katanya. 

Editor : Yusuf Asyari

Reporter : Riki Chandra

Copy Editor :

Langgar Aturan Durasi Kampanye, Izin Siar Televisi dan Radio Terancam