alexametrics

Tak Puas, Kubu 02 Kukuh Anggap Ganjar Cs Langgar UU Pemilu

25 Februari 2019, 18:10:15 WIB

JawaPos.com – Bawaslu telah memutus 35 kepala daerah di Jateng melanggar etika berdasar UU Pemda terkait dukungannya pada capres nomor 01. Belakangan, keputusan ini mengundang rasa tidak puas dari pihak pelapor, yakni Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Jateng.

Listyani, anggota tim advokasi Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Jateng selaku pelapor, menyampaikan rasa keberatan pihaknya atas putusan yang dibuat Bawaslu. Pasalnya, dirinya menilai para kepala daerah tak hanya melanggar UU Pemda saja, tapi juga Pasal 547 UU Pemilu.

Pasal itu bunyinya adalah setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Tak Puas, Kubu 02 Kukuh Anggap Ganjar Cs Langgar UU Pemilu
PILPRES 2019: Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya empat pimpinan daerahnya yang tidak diundang, yakni Kabupaten Sragen, Kendal, Kota Tegal dan Salatiga. (Istimewa)

“Tapi ternyata pasal ini tidak pernah dipakai di Indonesia untuk kepala daerah. Padahal dalam pasal 122 UU no 5 tahun 2015 tentang ASN disebutkan pejabat negara itu termasuk kepala daerah tingkat kabupaten/kota dikategorikan pejabat negara,” katanya saat dijumpai di kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Senin (25/2).

Listyani mengatakan, tindakan para kepala daerah di Jateng, termasuk gubernurnya, Ganjar Pranowo, yang menyatakan deklarasi memenangkan Jokowi-Ma’ruf itu sifatnya menguntungkan salah satu paslon Pilpres 2019. Apalagi dengan tegas dan terang-terangan menyebutkan label para kepala daerah, bupati/wali kota beserta wakil se-Jateng.

“Tapi anehnya Bawaslu mengatakan setelah melakukan pleno tidak ada unsur pidana pemilu. Itu yang bikin kami heran. Bawaslu harus berani bersikap. Terapkan UU Pemilu itu dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal kasus ini. Bahkan sampai ke Bawaslu Pusat serta ke Kemendagri, mengingat surat rekomendasi berisi aturan yang dilanggar, dalam hal ini pelanggaran UU Pemda sudah disampaikan ke sana.

“Kami ingin uji materi, ayo gelar perkara bersama untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Tapi, Bawaslu bilang sudah melakukan pendalaman pleno melalui saksi-saksi dan sebagainya. Kami bisa apa kalau mereka bilang begitu, tapi kami tetap melakukan upaya-upaya yang lain,” tuturnya.

“Yang pasti kami juga akan ke Bawaslu Pusat, Mendagri juga. Sejauh mana mereka akan mengambil (keputusan). Walaupun hanya sifatnya teguran, tapi itu bagian dari sanksi. Karena selama ini Pak Ganjar dengan jemawa mengatakan ‘mana, mana yang salah? Kesalahan saya yang mana?’ Jadi menganggap tidak ada kesalahan,” tandasnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Tunggul Kumoro

Copy Editor : Fersita Felicia Facette

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Tak Puas, Kubu 02 Kukuh Anggap Ganjar Cs Langgar UU Pemilu