alexametrics

Soal Pelanggaran Bawaslu, Mbak Ita: Kami Deklarasi Pemilu Damai

25 Februari 2019, 16:42:58 WIB

JawaPos.com – Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryati Rahayu menilai Bawaslu bertindak terlalu memaksa kala memutus para kepala daerah melanggar UU Pemda. Terlebih, ia menyoroti mengapa Bawaslu hanya menggarisbawahi soal kata-kata ‘kepala daerah’ pada vlog Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang memuat tentang deklarasi pemenangan Paslon 01.

“Bawaslu juga jangan melihat ada kata-kata sebagai kepala daerah dan sebagainya. Tetapi pada saat sebelumnya juga dicermati, kami di situ deklarasi pemilu damai, anti SARA, anti hoax, mengedepankan pelayanan. Tapi di satu pihak kita juga mendapatkan tugas untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” kata perempuan yang karib disapa Mbak Ita itu saat dijumpai di kantornya, Senin (24/2).

Sebagaimana diketahui, putusan Bawaslu itu diambil usai dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jateng dan 34 bupati/wali kota lainnya, termasuk Mbak Ita, terkait deklarasi dukungan pada Capres nomor 01 di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1) lalu. Bawaslu memang tidak mendapati pelanggaran pemilu pada kegiatan itu. Namun kemudian Bawaslu menengok UU Pemda dan menilai para kepala daerah telah melangkahi Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Soal Pelanggaran Bawaslu, Mbak Ita: Kami Deklarasi Pemilu Damai
PILPRES 2019: Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya empat pimpinan daerahnya yang tidak diundang, yakni Kabupaten Sragen, Kendal, Kota Tegal dan Salatiga. (Istimewa)

Yang menjadi acuan Bawaslu menentukan melanggar tidaknya para kepala daerah adalah konten Vlog pribadi Ganjar, berisikan rekaman video kegiatan acara di Solo itu. Yakni, ucapan Ganjar yang berbunyi ‘Saya dengan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali kota Se-Jawa Tengah‘.

Bawaslu sedianya menghargai sikap politik setiap individu. Akan tetapi, bagi para kepala daerah sikap politik tersebut, menurut Bawaslu, sebaiknya tak kemudian dimunculkan ke publik. Mengingat ada jabatan kepala daerah yang melekat pada masing-masing. Pernyataan dukungan kepada salah satu Paslon merupakan tindakan yang mengandung unsur keberpihakan. Sehingga melanggar peran untuk memenuhi kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana sumpah/janji sebagai Kepala Daerah.

“Nah sekarang, contoh saya cuti. Kan saya juga tetap jadi wakil wali kota to? Kalau saya blusukan, kampanye, kan ya sama (masih jadi wakil wali kota). Ya sudah pada tahu lah saya wakil wali kota, meski saya tidak bilang sebagai wakil wali kota. Walaupun cuti lah, kan ya masih melekat, masak sehari ditinggalkan. Ya walaupun itu cuti kampanye,” tutur Politisi PDIP itu.

Dalam hal ini, ia juga senada dengan Ganjar. Bahwa Bawaslu sudah bertindak di luar kewenangannya. Sehingga, ia beranggapan malah Bawaslu terkesan seperti mencari-cari kesalahan.

“Sebenarnya kemarin pun juga cuma deklarasi seperti itu kok. Dan itu kan tidak ada istilahnya di luar pendukung Pak Jokowi. Itu semua kan kader, cuma namanya komitmen. Nah di situ komitmen saja, bahwa kami komit untuk memenangkan Pak Jokowi, udah, titik,” katanya.

“Njenengan kan juga sudah lihat videonya. Itu kan tidak ada kata-kata yang lain selain memenangkan. Tetapi itu rangkaian, Bawaslu juga jangan motong segitu tok. Mosok hanya gara-gara ‘kita sebagai kepala daerah’, lha nggak netralnya di mana? Wong kita melayani sama, di saat hari kerja semua kita layani baik-baik kok. Pak Ganjar juga menyampaikan, kita harus mengedepankan pelayanan,” tandasnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Tunggul Kumoro

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads
Soal Pelanggaran Bawaslu, Mbak Ita: Kami Deklarasi Pemilu Damai