alexametrics

Penempatan Tentara di Institusi Sipil Harus Terukur

25 Februari 2019, 19:45:47 WIB

JawaPos.com – Isu mengenai Dwifungsi ABRI yang akhir-akhir ini muncul ditanggapi oleh Wawan Mas’udi, Wakil Dekan dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Menurutnya ketika tentara diperbantukan di institusi sipil harus secara terukur.

“Kalau itu tidak terukur itu akan berbahaya. Bisa melahirkan hal yang kurang baik bagi demokratisasi kita ke depan,” kata Wawan, saat ditemui di Fisipol UGM, Senin (25/2).

Dikatakan Wawan, isu itu berangkat dari upaya restrukturisasi di tubuh tentara. Ketika disampaikan oleh panglima, banyak para pejabat militer yang tidak mendapatkan posisi. “Dan karena itu mencoba untuk diperbantukan ke institusi sipil,” katanya.

Terukur yang dimaksudkannya adalah diposisikan masih ke lembaga yang sesuai dengan apa yang diatur undang-undang. Dimana militer masih bisa ditempatkan. “Nah itu bisa kita lihat lebih tepat,” katanya.

Undang-undang yang dimaksudkannya adalah yang terkait dengan TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jangan sampai, menurutnya keluar dari aturan-aturan yang telah ada. “Kan ada Undang-undang yang mengatur tentang TNI dan ASN,” ucapnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Ridho Hidayat

Copy Editor :

Penempatan Tentara di Institusi Sipil Harus Terukur