alexametrics

Kepala Daerah di Jateng Diputus Langgar UU, Ganjar: Bawaslu Offside

25 Februari 2019, 07:30:30 WIB

JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bereaksi atas pernyataan Bawaslu yang menyatakan ia dan rekan-rekan kepala daerah lainnya melanggar etika berdasar UU Pemda terkait dukungan pada capres nomor 01. Politisi PDIP itu menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah bertindak kurang profesional.

Ganjar menilai dalam hal ini Bawaslu Jateng sudah bertindak di luar kapasitas, alias offside. Lantaran, putusan pelanggaran etika bukan kewenangan Bawaslu, namun Kementerian Dalam Negeri.

“Karena logikanya simpel saja. Kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu, wong itu bukan kewenangannya. Oh bukan, yang berhak menentukan itu Mendagri. Lho kok sampeyan (Bawaslu) sudah menghukum saya. Wong nyidang saya belum kok. Ya terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya ini melanggar. Hari ini Bawaslu offside,” kata Ganjar di Wisma Puri Gedeh, Kota Semarang, Minggu (24/2).

Kepala Daerah di Jateng Diputus Langgar UU, Ganjar: Bawaslu Offside
PILPRES 2019: Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya empat pimpinan daerahnya yang tidak diundang, yakni Kabupaten Sragen, Kendal, Kota Tegal dan Salatiga. (Istimewa)

Sebagaimana diketahui, putusan Bawaslu itu diambil usai dilakukan pemeriksaan terhadap 34 bupati/wali kota, dan Ganjar Pranowo terkait deklarasi dukungan pada Capres nomor 01 di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1) lalu. Bawaslu memang tidak mendapati pelanggaran pemilu pada kegiatan itu. Namun kemudian Bawaslu menengok UU Pemda dan menilai para kepala daerah telah melangkahi Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang menjadi acuan Bawaslu menentukan melanggar tidaknya para kepala daerah adalah konten vlog pribadi Ganjar, berisikan rekaman video kegiatan acara di Solo itu. Yakni, ucapan Ganjar yang berbunyi ‘Saya dengan kepala daerah bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah’.

Bawaslu sedianya menghargai sikap politik setiap individu. Akan tetapi, bagi para kepala daerah sikap politik tersebut, menurut Bawaslu, sebaiknya tak kemudian dimunculkan ke publik. Mengingat ada jabatan kepala daerah yang melekat pada masing-masing. Pernyataan dukungan kepada salah satu Paslon merupakan tindakan yang mengandung unsur keberpihakan. Sehingga melanggar peran untuk memenuhi kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana sumpah/janji sebagai Kepala Daerah.

Mengenai kewenangan tersebut, Ganjar mengaku sudah memberi penjelasan dan diamini oleh Bawaslu Jateng. Menurutnya, seharusnya kalau Bawaslu menemukan hal lain yang tidak jadi kewenangannya, tidak sepantasnya disampaikan. Lebih-lebih sampai memutuskan sebuah pelanggaran.

“Padahal kemarin Rofiudin (Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng) menyampaikan tidak ditemukan pelanggaran. Tapi dia memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda. Lalu saya tanya, kewenangan Bawaslu itu apa? Kalau wewenang Bawaslu itu mengklarifikasi atau menguji pelanggaran Pemilu ya berhenti di situ,” tegasnya

“Ganjar dan para bupati wali kota, yang sebenarnya mereka perannya tidak bupati wali kota namun kader, melanggar atau tidak, titik. Kalau dia tidak melanggar mestinya tidak ditemukan pelanggaran, titik,” sambungnya.

Dalam hal ini, Ganjar pun turut merasa dirugikan dengan putusan Bawaslu tersebut. Pasalnya, Ganjar mengatakan sama sekali belum menerima draft hasil pleno Bawaslu, walaupun beberapa kali sudah berupaya untuk meminta. Dan sekarang, putusan itu sudah terlanjur jadi konsumsi publik.

“Maka tadi saya kontak-kontakan sama Rofiudin, apakah saya bisa mendapatkan hasil pleno Anda? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya. Sampai saat ini belum dijawab. Apakah saya mendapatkan itu otomatis? Kalau pengadilan, begitu diputus pihaknya dikasih. Lha ini kan saya belum tahu sampai saya harus aktif untuk menghubungi. Karena ini menjadi diskursus di tingkat publik dan merugikan saya. Bawaslu profesional sedikit dong,” katanya.

Soal potongan video deklarasi dari vlog pribadinya yang jadi bukti pemeriksaan Bawaslu itu tadi, ada hal yang mengganjal baginya. Menurut Ganjar, ada pemotongan video yang tidak tepat, sehingga memunculkan multi tafsir.

“Ketika diksi pada satu bagian video mengatakan para bupati mendukung presiden dan dipenggal di situ, maka saya kira penggalannya keliru. Tapi sah saja mereka menafsirkan begitu. Tapi saya ingatkan Anda tidak punya kewenangan lho soal etika, karena soal etika kewenangannya ada di Kemendagri. Saya yakin saya tidak melanggar. Kita sudah memilih hari Sabtu, undangan tidak ada pada bupati tapi pribadi,” tandasnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Tunggul Kumoro

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Kepala Daerah di Jateng Diputus Langgar UU, Ganjar: Bawaslu Offside