alexametrics

Empat Terdakwa Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya Terancam Pidana 20 Tahun

25 Januari 2022, 07:17:47 WIB

JawaPos.com–Empat orang terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang jilid ketiga terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun.

Ancaman hukuman tersebut merujuk pada pasal yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terhadap para terdakwa dalam sidang pertama mereka di Pengadilan Negeri Palembang, Senin (24/1). JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan M. Naimullah di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Yoserizal mengatakan, mendakwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berkenaan dengan kewenangannya, sehingga negara dirugikan senilai Rp 116 miliar.

”Akibat dari perbuatan tersebut, JPU mengenakan terdakwa pasal primer pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi,” papar JPU Naimullah seperti dilansir dari Antara.

Sebagaimana diatur pada pasal tersebut, lanjut dia, terdakwa terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar dan minimal hukuman penjara selama empat tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta.

Keempat terdakwa tersebut adalah Akhmad Najib (mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), Laonma P.L. Tobing (mantan Kepala BPKAD Sumsel), Agustinus Antoni (mantan Kepala Kabag Anggaran BPKAD Sumsel), dan Loka Sangganegara (kontraktor pembangunan). Mereka mengikuti persidangan tersebut secara daring dari rumah tahanan klas 1A Palembang.

Sementara itu, setelah mendengarkan dakwaan tersebut para terdakwa yakni Akhmad Najib, Laonma PL Tobing, serta Agustinus Antoni dengan didampingi tim penasihat hukumnya masing-masing menyatakan keberatan (eksepsi). Sedangkan terdakwa Loka Sangganegara melalui tim penasihat hukumnya menyatakan sikap tidak mengajukan eksepsi.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads