alexametrics

Ba’asyir Batal Bebas, Mahfud MD: Prosedurnya Keliru

25 Januari 2019, 15:57:05 WIB

JawaPos.com – Batalnya bebas bersyarat terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir tak mempengaruhi dampak politik. Bahkan, hampir tidak ada yang kecewa terkait keputusan pembatalan itu.

“Dampak tidak jadi bebas, biasa. Tidak ada dampak politik. Tapi ya mungkin, secara psikologis saja (pengaruhnya), dan itu tidak besar,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD usai menghadiri seminar internasional bertajuk Islam Indonesia di Pentas Global: Inspirasi Damai Nusantara untuk Dunia di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (25/1).

Menurutnya, pembatalan keputusan bebas bersyarat itu lebih banyak orang yang senang. Dibandingkan dengan mereka yang kecewa. “Tidak banyak juga yang kecewa. Kalau saya baca malah senang tuh orang. Kalau yang kecewa beberapa lah, yang pasti keluarganya Pak Ba’asyir,” katanya.

Abu Bakar Ba'asyir
Abu Bakar Ba'asyir (Miftahul Hayat/JawaPos.com)

Lanjutnya, langkah dari pembebasan bersyarat bagi pimpinan kelompok Jamaah Islamiyah itu tidak kurang. Sebab, aturan bebas bersyarat masih harus ada sisa menjalani masa hukuman 2,5 tahun setelah adanya putusan itu. Kemudian bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan ditaati.

“Langkah pembebasan itu ndak kurang, lebih malahan. Karena kalau prosedur pembebasan itu kan harus pembinaan dulu, dibina beberapa bulan dulu. Masyarakat menilai sudah bagus, baru pembebasan bersyarat. Kemudian bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan dia taati. Kan itu aturannya,” katanya.

Dalam kasus Ba’asyir ini, menurutnya karena adanya ketergesa-gesaan. Prosedurnya dan juga organisatoris menjadi keliru. Pembebasan bersyarat itu awal pertama kabar mencuat dari Yusril Ihza Mahendra. Ia bukan seorang penasehat Presiden maupun Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM).

“Ya saya kira prosedurnya keliru, dan organisatoris keliru. Kan menurut PP nomor 99 yang melakukannya itukan MenkumHAM. MenkumHAM bisa mendelegasikan ke Dirjend Pemasyarakatan. Yusril itu kan bukan. Dia juga bukan penasehat presiden, dia penasehat Jokowi. Saya kira keterlanjuran saja, keliru saja lah,” ucapnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Ridho Hidayat

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Ba'asyir Batal Bebas, Mahfud MD: Prosedurnya Keliru