JawaPos Radar

Kinerja BPN Sumbar Tak Capai Target

24/12/2017, 16:11 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Sertifikat
ILUSTRASI (dok.JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat hanya mampu menyelesaikan 50 persen dari target 67 ribu sertifikasi tanah masyarakat di tahun 2017. Munculnya persoalan tanah ulayat di Minangkabau diklaim menjadi salah satu penyebab.

"Target kita tahun 2017 ini 67 ribu. Sampai pekan ketiga Desember, baru 24 ribu sertifikat yang telah kita serahkan pada masyarakat. Kemungkinan, hingga akhir tahun ini, kita mampu selesaikan 32 ribu sertifikat. Artinya, hanya 50 persen dari target yang mampu kita capai," ucap Kelapa Kanwil BPN Sumbar Musriadi, Minggu (24/12).

Persoalan tanah ulayat ini, imbuhnya, telah telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Intinya menjelaskan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

“Dalam persoalan tanah ulayat ini, BPN tidak bisa langsung mengeluarkan sertifikat tanah masyarakat meski telah dilakukan pengukuran luas tanahnya. Sebab, yang namanya tanah ulayat, perlu membicarakannya dengan ninik mamak dan kerapatan adat nagari (KAN), dan banyak tahapan yang harus dilalui,” katanya.

Ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAA) untuk menyelesaikan sertifikasi terkait tanah ulayat tersebut.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui, kepemilikan tanah di Sumbar memang sangat spesifik dengan dengan sistem tanah ulayat. Terdapat empat macam tanah ulayat. Masing-masing, tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo.

"Empat jenis tanah ulayat itu intinya dimiliki secara komunal atau bersama-sama. Serta diwariskan secara turun-temurun oleh anak dan kemenakan," terang dia.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Sumbar, biasanya untuk memanfaatkan tanah ulayat, Pemprov Sumbar selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui tokoh-tokoh adat, ninik mamak, alim ulama serta kerapatan adat. Sehingga, peran ini akan menghindari terjadinya salah persepsi dan pertikaian sewaktu dilangsungkan pembangunan.

"Sebetulnya, hal yang perlu dilakukan BPN adalah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat, ninik mamak, alim ulama serta kerapatan adat. Sehingga semua akan damai pada saat semua pihak merasa terlibat,” jelasnya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up