JawaPos Radar

Polda Jatim Tak Izinkan Deklarasi #2019GantiPresiden

24/08/2018, 15:36 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Deklarasi Ganti Presiden
Surat pemberitahuan Relawan Ganti Presiden (RGP) 2019 Jawa Timur. (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Sebuah surat pemberitahuan yang mengatasnamakan Relawan Ganti Presiden (RGP) 2019 Jawa Timur (Jatim) beredar luas di media sosial. Isinya, mereka akan mendeklarasikan #2019GantiPresiden di Jalan Tembaan, Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (26/8). Surat tersebut ditujukan kepada Dirintelkan Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan telah menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi tersebut. Tapi kepolisian memastikan tidak akan mengeluarkan izin penyelenggaraan aksi. "Kami sebagai aparatur penegak hukum tentunya patuh kepada Undang-undang," tegas Barung, Jumat (24/8).

Korps berseragam cokelat berpatokan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. "Salah satu pasalnya menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan di hari libur. 26 Agustus 2018 itu bertepatan dengan hari libur," tambah Barung.

Selain itu, polisi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. "Kalau itu (deklarasi) tetap dilakukan, berarti ada Undang-undang yang dilanggar. Mereka tidak membaca Undang-undang itu. Kenapa tidak di hari Senin, tidak di hari Selasa," ujar alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 itu.

Apakah polisi akan membubarkan aksi jika relawan tetap nekat menggelar deklarasi? Barung belum bisa memastikan. Polisi akan tetap memantau situasi di lapangan.

"Kami tidak menyatakan dibubarkan. Kalau memang eskalasi dan situasinya menyatakan seperti itu, tentunya polisi akan mengambil tindakan. Antara lain preentif preventif dan represif," tutur Barung.

Secara terpisah, Humas Presidium #2019GantiPresiden Tjetjep M Yasin mengaku kegiatan yang mereka lakukan bersifat untuk menyampaikan aspirasi. Mengacu pada Undang-undang, kepolisian seharusnya menindaklanjuti surat pemberitahuan yang mereka layangkan. "Sifat dari surat kami adalah pemberitahuan bukan minta izin. Jadi surat pemberitahuan ini tidak dibutuhkan perizinan," tukas Tjetjep.

Terkait dengan larangan menyampaikan aspirasi di muka umum pada hari libur, Tjetjep menegaskan tidak aturan di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. "Kalau menyampaikan aspirasi itu sewaktu-waktu, asal jamnya sesuai dan tidak melebihi ketentuan waktu," paparnya.

Tjejtjep menilai wajar apabila ada pro kontra atas kegiatan yang mereka selenggarakan. Intinya mereka akan menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. "Selama kami tidak melanggar konstitusi tidak ada masalah," ujar Tjetjep.

(did/mkd/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up