JawaPos Radar

Ombudsman Sindir Buruknya Layanan Disdukcapil Padang

24/07/2018, 21:47 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Ombudsman Sindir Buruknya Layanan Disdukcapil Padang
Ilustrasi (Dok JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ombudsman Perwakilan Sumbar meminta perbaikan layanan Disdukcapil yang dinilai buruk. Ada tiga catatan yang perlu dilakukan Pemkot Padang dari hasil inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Disdukcapil Kota Padang, Senin siang (23/7).

Plt Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, soal pengurusan pencetakan e-KTP, Disdukcapil Padang mesti mengacu pada data urutan antrean masyarakat yang tengah mengajukan pembuatan e-KTP.

Selama ini, lanjut Adel, pencetakan e-KTP di Disdukcapil Padang terkesan tanpa antrian. Bahkan, mencuatnya banyak laporan dugaan pungutan liar (pungli).

"Kami juga pelajari urutan pencetakan blangko. Kalau yang direkam 4 ribu, blangko datang hanya 2 ribu, harusnya 2 ribu pertama yang dicetak. Tidak ada orang yang lebih cepat dicetak. Nah ini yang sedang kami pelajari," kata Adel, Selasa (24/7).

Catatan kedua, Adel melihat pelayanan operasional Disdukcapil terlihat tidak teratur alias sembraut. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, Disdukcapil tidak optimal untuk melayani 500 orang warga saban hari.

"Dari hasil sidak kemarin, saya bisa katakan, pelayan Disdukcapil Padang buruk. Antreannya panjang, kantornya tiga, bawa motor saja susah, apalagi mobil. Layanan Disdukcapil di beberapa daerah sudah banyak inovasi, di sini saja yang masih terkesan lamban," kata Adel.

Ketiga, Adel menekankan soal isu pungli pengurusan e-KTP di Disdukcapil Padang. Hingga kini, pihaknya juga tengah melakukan verifikasi atas dugaan pungli tersebut.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Wedistar membantah tegas dugaan pungli tersebut. Ia mengaku tidak pernah melakukan pungli kepada masyarakat saat melakukan pengurusan e-KTP.

"Saya pribadi, tidak pernah melakukan hal itu. Jika memang ditemukan oknum calo melakukan pungli pengurusan e-KTP, silahkan segera serahkan data-datanya kepada saya," katanya saat diwawancarai awak media Padang.

Wedistar mengaku menyangkan informasi tersebut. Menurutnya, jika memang ada, harusnya oknum tersebut segera dilaporkan kepada pimpinan Disdukcapil Padang. Sehingga, tidak menimbul fitnah di mata publik.

"Kita tidak ingin ada fitnah, karena kita juga punya hak menuntut balik. Tapi, kita tidak ingin ribut-ribut soal ini. Sebab, imbasnya pelayanan masyarakat juga," tegasnya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up