JawaPos Radar

Anggota DPRD Sumut Diperiksan KPK

Pemeriksaan Masih Soal 38 Tersangka Baru Kasus Gatot

24/05/2018, 16:47 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Pemeriksaan Masih Soal 38 Tersangka Baru Kasus Gatot
Syamsul Qodri usai diperiksa KPK di Kejati Sumut, Kamis (24/5). (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sejumlah anggota DPRD Sumut kembali diperiksan KPK. Mereka mengaku hanya dicecar pertanyaan seputar 38 tersangka baru kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Penyidik KPK meminta beberapa anggota DPRD memberikan keterangan seputar 38 kolega mereka. Untuk sementara ada 28 mantan dan anggota DPRD Sumut yang memenuhi panggilan KPK di hari ketiga di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis (24/5). Ditambah satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Komisi D DPRD Sumut Syamsul Qodri mengaku pertanyaan penyidik sama seperti pemeriksaan yang sebelumnya. Tambahannya hanya soal APBD, LKPD, dan LPJP.

"Soal Interpelasi yang paling banyak ditanya sama penyidik," kata politisi PKS tersebut.

Namun Syamsul juga mengaku tidak ada ditanyai soal pemulangan uang. KPK, kata Syamsul, sama sekali tidak menawarkan kepadanya untuk memulangkan uang.

Sementara itu, Ikrimah Hamidy yang juga dari fraksi PKS menjawab hal serupa. Penyidik menanyainya soal 38 tersangka baru kasus Gatot.

"Kalau yang di periode kami cuma soal interpelasi," katanya.

Hingga pukul 14.32 WIB, pemeriksaan masih terus berlanjut. Hanya beberapa orang saja yang sudah keluar dari Kejati Sumut.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah memeriksa lebih dari 200 saksi baik di Jakarta, Mako Brimob Polda Sumut dan Kejati Sumut. Pemeriksaan itu masih berkutat pada kasus suap Gatot Pujo Nugroho.

Pada pemeriksaan yang digelar hari Rabu (23/5), sebanyak lima anggota DPRD sudah mengembalikan uang dengan total Rp300 juta. Sampai saat ini berarti sekitar Rp4,35 miliar yang telah disita KPK yg berasal dari penyidikan terhadap 38 tersangka anggota DPRD Sumut.

"Pengembalian uang ini akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam penanganan perkara," pungkas Febri.

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up