alexametrics
Laporan Keuangan Pemprov Sumut

BPK Temukan Keuangan Tak Wajar Senilai Rp 12,8 M

24 Mei 2018, 18:30:42 WIB

JawaPos.com – Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tahun anggaran 2017 menuai polemik. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan beberapa permasalahan dalam laporan itu.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota V BPK RI Ismayatun dalam Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provsu Tahun Anggaran 2017 di DPRD Sumatera Utara, Kamis (24/5).

Ismayatun menjelelaskan, laporan keuangan itu digolongkan ke dalam dua kategori. Pertama Kategori pengendalian internal. Kedua kategori mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pada kategori pengendalian internal menurutnya, masih terdapat pengelolaan dana BOS Dinas Pendidikan yang belum tertib pada tingkat SMA dan SMK Negeri. Data itu katanya, belum disajikan pada laporan keuangan minimal sebesar Rp 1,9 miliar.

“Kemudian, inventarisasi dan verifikasi faktual aset dalam rangka pengalihan personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) belum memadai. Serta, pencatatan dan penatausahaan aset yang belum tertib,” ungkapnya, Kamis (24/5).

Untuk kategori ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang lanjutnya, BPK menemukan belanja perjalanan dinas pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 5,47 miliar yang belum sesuai dengan ketentuan. Kemudian, pelaksanaan 21 pekerjaan pada satuan kerja OPD sebesar Rp 5,47 miliar yang belum sesuai ketentuan.

Meski masih mendapat beberapa catatan dan temuan, namun Ismayatun mengatakan, temuan ini tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemprov Sumut.

“Permaslaah ini sudah kami muat dalam buku dua mengenai pengendalian intern dan buku tiga mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan,” kata Ismayatun.

Ismayatun mengingatkan, pejabat Pemprov Sumut wajib menindaklanjuti laporan dari hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan hari ini. Pejabat juga wajib memberikan jawaban kepada BPK atas hasil pemeriksaan yang dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak disampaikan.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (pra/JPC)

BPK Temukan Keuangan Tak Wajar Senilai Rp 12,8 M