JawaPos Radar

Ramai Surat Bantuan ke Lombok, Mendagri: Gotong-Royong Itu Hal Wajar

23/08/2018, 15:44 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat dijumpai usai acara pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Tengah di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Semarang, Kamis (23/8). (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait surat edaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Surat tersebut seperti diketahui dikirimkan ke seluruh kepala daerah di Indonesia.

Seperti diketahui, ada dua surat yang ditandatangani oleh Mendagri tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut. Surat pertama yang ditujukan kepada gubernur bernomor 977/6131/SJ. Sementara yang untuk bupati/wali kota, bernomor 977/6131/SJ.

Isi dari kedua surat itu serupa, yaitu meminta seluruh kepala daerah guna menyalurkan sumbangan kepada Pemerintah Provinsi NTB. Sebagai bentuk bantuan keuangan dalam rangka penanganan masyarakat terdampak gempa.

Surat itu pula yang kemudian memercik polemik baru yang dipantik oleh Wakil DPR RI Fahri Hamzah. Dimana melalui rentetan cuitannya di twitter, ia merespon dan menyebut surat tersebut sebagai indikasi bahwa keuangan pemerintah pusat saat ini sudah sangat tertekan. 

Ia mencurigai pemerintah ingin lepas tangan, padahal menurutnya pemda juga belum tentu mampu menyanggupi isi dari surati itu lantaran jumlah dana yang tak merata. Fahri sendiri diketahui sebagai salah satu sosok yang paling getol meminta pemerintah pusat menetapkan bencana Lombok berstatus nasional. 

Saat dijumpai usai acara pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Tengah di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Semarang, Kamis (23/8), Tjahjo menerangkan soal surat edaran itu. Meski ia tidak secara terang-terangan menyebut bahwa pernyataannya ini merespon sikap Fahri.

"Yang pertama, pemerintah pusat sudah menjamin. Anggaran yang sudah disiapkan oleh kementrian keuangan, dari swasta, lembaga, termasuk TNI, Polri. Yang kedua ada surat Pemda NTB ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. Kan ada asosiasi gubernur, gotong royong itu hal wajar. Yang intinya supaya teman-teman gubernur ikut solidaritas bencana NTB. Kalau bisa berwujud uang," katanya.

Menurutnya, beberapa Pemda juga sudah melakukan konfirmasi ke Depdagri untuk dibuatkan payung hukumnya. Agar di kemudian hari tidak tercipta masalah terkait hal ini, meski sifatnya sukarela.

"Karena juga ada yang menggunakan anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) misalnya. Daripada SILPA kan lebih baik disumbangkan. Maka kami membuat surat edaran, boleh bantuan yang bersifat uang, barang, atau yang lain. Tapi ada aturan-aturan yang harus dicermati," sambungnya.

Tjahjo pun mencontohkan sejumlah pemerintah provinsi yang sudah mengirimkam bantuan macam Jawa Timur atau Jawa Tengah. Dirinya mengklaim bahwa pihaknya juga telah mengirimkan radiogram Kemendagri kepada seluruh gubernur.

"BPD-nya, yang ada stok tendanya, yang ada stok yang lain. Tolonglah yang ada dipinjamkan dulu ke NTB. Kalo BNPB membeli lagi kan perlu waktu. Sehingga yang ada bisa dikirimkan tenaganya, tendanya, atau tempat air bersih, bisa dikirimkan. Kami memang memfokuskan di Jawa, Bali, NTT, yang dekat dengan NTB," pungkasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up