Pungli SIM, Kabareskrim: Kapolres Kediri Bisa Dijerat UU Tipikor

23/08/2018, 15:55 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Bareskrim Mabes Polri ikut turun tangan menyelidiki kasus pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan. Sebab, aksi pungli tersebut bisa dikategorikan sebagai korupsi. 

Karenanya, AKBP Erick bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Iya akan kita lakukan dan terapkan seperti itu (UU Tipikor)," ujar Kabareskrim Polri Irjen Pol Arief Sulistyanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/8). 

Penerapan UU Tipikor itu dilakukan mengingat pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan untuk tidak ada lagi polisi yang melakukan aksi pungli. Tindakan pungli pun bisa mencoreng citra polisi yang bekerja dengan jujur. "Kami semua pernah jadi kapolres, kami tidak pernah melakukan itu kok (pungli)," tambah Arief.

Karenanya, Mantan Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri itu mengaku terkejut ketika mengetahui aksi pungli di jajaran Kepolisian kembali terjadi. "Waktu Pak Wakaba (Wakabareskrim Irjen Pol Antam Novambar) jadi kapolres sudah tidak ada (pungli), makanya ini kami kaget kok ada lagi," tutur Arief.

Sebelumnya, praktik pungutan liar (pungli) pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Kediri berhasil dibongkar, Sabtu (18/8). Dalam pelaksanaannya, pungli sangat terstruktur mulai level bawah hingga elite.

Informasi yang dihimpun JawaPos.com, praktik curang tersebut dibongkar Tim Saber Pungli Mabes Polri. Modusnya, para pelaku menarik biaya pembuatan SIM di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang sudah ditetapkan. Biayanya bervariasi mulai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu.

Pungli dilakukan melalui kongkalikong antara calo dengan orang dalam Satpas SIM Polres Kediri. Petugas menangkap tangan lima orang calo. Masing-masing berinisial HA, AL, BU, DW, dan YU.

Kelima orang calo tersebut menyetorkan uang pungli kepada seorang PNS berinisial AN setiap hari. Kemudian uang setoran dilaporkan kepada Baur SIM Bripka IK. IK merekap laporan itu secara mingguan, dan diduga dibagi rata kepada pejabat utama. Mulai dari Kanit Regident, Kasat Lantas, hingga Kapolres Kediri.

Setiap anggota Satpas SIM Polres Kediri menerima jatah uang sebesar Rp 300 ribu per hari. Sedangkan Kasat Lantas Polres Kediri AKP FT diduga menerima Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Sedangkan Kapolres Kediri AKBP EH diduga menerima Rp 40-50 juta per minggu.

Namun selama dua minggu terakhir, Kasat Lantas Polres Kediri belum menerima setoran tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan. Sehingga uang setoran dua minggu terakhir dipakai untuk operasional kantor oleh Bripka IK.

Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu, Tim Saber Mabes Pungli berhasil mengamankan uang senilai Rp 71,17 juta. Di antara barang bukti tersebut, uang senilai Rp 40 juta diamankan dari AKBP EH. Uang pungli didapat selama 13-16 Agustus lalu. 

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi