JawaPos Radar

Korupsi Uang Negara, 3 Pejabat BPN Ditahan

23/08/2018, 16:57 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Kasus Korupsi
ILUSTRASI: Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Selayar, melakukan penahanan, terhadap tiga pejabat di Kabupaten Selayar, Kamis (23/8). (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Selayar melakukan penahanan, terhadap tiga pejabat dan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Selayar, Kamis (23/8). 

Penahanan dilakukan, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Selayar tahun 2017.

Ketiga tersangka yakni mantan Kepala BPN Kabupaten Selayar Puji Amin, Kasi Ukur BPN Saleh dan Kasubsi ukur Syamsul Bahri.

Kepala Kejari Selayar Cumondo Trisno melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Salahuddin mengatakan, ketiganya diduga telah melakukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran BTSL, untuk peneribitan setifikat Program Nasional (Prona) senilai Rp 1 miliar. 

"Modus yang dilakukan adalah dengan mencairkan anggaran itu. Padahal kegiatan itu sama sekali tidak dilaksanakan," ujar Salahuddin saat ditemui di kantornya, Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (23/8). 

Dalam perkara itu, ketiganya disebutkan berperan mencairkan sekaligus menerima anggaran tersebut. Fakta di lapangan, mereka katanya, tidak melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan masyarakat untuk penerbitan PTSL, setelah anggaran Rp 1 miliar itu cair. 

"Biaya konsumsi juga justru masyarakat yang menyiapkan. Lucunya dalam pencairan anggarannya, seolah-olah mereka yang menyiapkan konsumsi dalam kegiatan itu. Padahal tidak. Selain itu juga, tidak ada pemeriksaan tanah, tetapi honor pemeriksaan tanah ikut pula dicairkan," jelasnya. 

Ketiganya diduga menggunakan anggaran itu tidak sesuai peruntukannya sebagaimana agenda yang telah diprogramkan pemerintah melalui lingkup BPN Selayar. Dalam perjalannya, hingga ke tahap penyidikan, penyidik menemukan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar. 

"Harusnya anggaran itu tidak boleh dicairkan. Tidak mengukur tanah tapi kok anggaran itu justru dicairkan. Harusnya jangan dicarikan karena kegiatan itu tidak dilaksanakan," ucapnya. 

Saat ini ketiganya masih ditahan di Kejari Selayar. Penyidik ditegaskan Salahuddin, bakal kembali melakukan penyidikan lanjutan dalam perkara ini dan memeriksa ketiganya. 

"Ini masih dalam tahap penyidikan. Kita tunggu langkah selanjutnya dari penyidik seperti apa hasil pengembangan nantinya," tegasnya. 

Akibat perbuatannya, ketiganya disangkakan melakukan pelanggaran Undang-undang Tipikor, Nomor 20 tahun 2001, pasal 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up