JawaPos Radar

Isu Murid Wajib Les, Kemendikbud: Guru Bisa Disanksi

23/08/2018, 17:14 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Isu Murid Wajib Les, Kemendikbud: Guru Bisa Disanksi
Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud Sukiman. (Bobi/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sukiman mengaku institusi pendidikan tidak semua dihuni orang baik. Ada juga oknum yang memanfaatkan posisinya sebagai pendidik untuk kepentingan pribadi bahkan sampai merugikan pelajar.

Salah satu temuan akan kondisi tersebut, adalah keluhan para orang tua murid terkait kewajiban les. Kegiatan belajar tambahan tersebu tidak asing di Indonesia. Tidak jarang ada guru-guru yang memberikan pelajaran tambahan kepada siswa di luar jam belajar di sekolah.

Kondisinya akan berbeda ketika les yang sifatnya bebas tersebut justru berubah menjadi kewajiban yang menentukan naik kelas atau tidaknya siswa. Terkait adanya laporan tersebut, Sukiman menegaskan, guru dan sekolah yang memberlakukannya bisa dikenakan sanksi.

"Harusnya pihak sekolah menindak, jangan sampai ada pembiaran. Kalau nanti terjadi pembiaran maka sekolah bisa diberikan sanksi," kata Sukiman ketika melakukan kunjungan kerja di Batam pada Kamis (23/8).

Menurutnya, peran serta masyarakat sangat menentukan karen memang orang tua siswa adalah elemen terdekat dengan sistem pendidikan anak. Jika prosesnya ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau menyalahi aturan, orang tua siswa diharapkan bisa mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Termasuk dinas pendidikan di masing-masing daerah.

Kemendikbud, lanjut Sukiman, juga telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ini. Sejak 2015 lalu Dirjen Pembinaan Pendidikan Keluarga membentuk paguyuban orang tua yang terdiri atas orang tua murid di tiap sekolah. Di dalamnya terjalin komunikasi antara orang tua murid, bahasan tersebut nantinya akan menjadi masukan atau pertanyaan kepada pihak sekolah.

Sejauh ini peran paguyuban guru ini cukup memberikan pengaruh positif. Alur komunikasi antara orangtua murid dengan sekolah berjalan dengan baik. "Hadirnya paguyuban ini membuat laporan itu bersumber dari kelompok bukan perorangan, sehingga diskriminasi juga berkurang," kata Sukiman lagi.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up