JawaPos Radar

Kisruh PPDB, Pemerintah Minta Disdik Tertibkan Sekolah Negeri

23/07/2018, 23:00 WIB | Editor: Budi Warsito
Kisruh PPDB, Pemerintah Minta Disdik Tertibkan Sekolah Negeri
Ilustrasi PPDB (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diwarnai sejumlah protes karena kekurangan siswa. Protes itu datang dari para guru dan ketua yayasan sejumlah sekolah SD dan SMP swasta.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, semua proses PPDB sudah sesuai aturan. Yakni, sesuai dengan Permendikbud nomer 14 tahun 2018.

Karenanya, Hamid mengimbau agar semua sekolah terutama negeri, mematuhi aturan yang berlaku. Dia mengaku, sudah menyurati dinas pendidikan di seluruh kabupaten, kota dan provinsi.

"Saya minta Dinas Pendidikan menertibkan sekolah negeri yang kedapatan melanggar aturan. Karena, aturannya jelas," kata Hamid di Hotel Java Paragon, Senin (23/7).

Hamid menjelaskan, aturan tersebut terkait dengan jumlah maksimal rombongan belajar (rombel). Katanya, jenjang SD maksimal sebanyak 24 rombel. Sementara, pada jenjang SMP jumlah maksimalnya 33 rombel.

Atas aturan tersebut, tidak akan mengorbankan kenyamanan siswa selama proses belajar. Selain itu, juga akan menyediakan jatah siswa untuk sekolah swasta.

"Kecuali kalian ingin sekolah swasta tutup karena tidak dapat siswa," kata Hamid kepada awak media.

Ditanya soal dampak negatif proses PPDB terhadap data pokok pendidikan (dapodik), Hamid tak banyak berkomentar. Dia mengaku, masih melakukan sejumlah pertimbangan.

"Yang jelas, aturan pembatasan jumlah rombel tersebut justru mencegah adanya kekurangan calon siswa yang mendaftar ke sekolah swasta," katanya.

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up