JawaPos Radar

Diduga Ada Calo e-KTP, Ombudsman Sidak Disdukcapil Padang

23/07/2018, 20:29 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Diduga Ada Calo e-KTP, Ombudsman Sidak Disdukcapil Padang
Ilustrasi, warga sedang melakukan rekam e-KTP. Di Kota Padang Ombudsman melakukan sidak atas dugaan adanya calo e-KTP (Dipta Wahyudi/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) memastikan tersendatnya pengurasan Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP akibat kekosongan blangko. Sebelumnya beredar kabar maraknya calo e-KTP di Kota Padang.

Warga yang ingin cepat harus membayar sejumlah uang ke calo. Memastikan kabar tersebut, Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Disdukcapil Kota Padang, Senin siang (23/7).

Adel mengatakan, tujuan utama dari sidak itu adalah untuk memastikan kabar yang beredar di tengah masyarakat. Sebagai lembaga pengawas kepentingan publik, dirinya mengaku bertanggungjawab atas pelayanan yang disoalkan masyarakat luas.

"Kami sudah bahas itu dengan Kepala Disdukcapil Padang. Katanya, soal dugaan pungli dalam pengurusan e-KTP, pihaknya tengah mengidentifikasi untuk memastikan benar tidaknya melakukan pungli," kata Adel pada sejumlah wartawan di Padang, Senin (23/7).

Ombudsman berharap, dugaan pungli di pengurusan e-KTP juga menjadi perhatian tim Saber Pungli Kota Padang. "Saya juga minta pihak Disdukcapil cukup menyertakan nomor ke berapa masyarakat yang mengambil e-KT. Sehingga, proses dan antriannya tertib," terang Adel.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Wedistar membantah tegas dugaan pungli tersebut. Ia mengaku tidak pernah melakukan pungli kepada masyarakat saat melakukan pengurusan e-KTP.

"Saya pribadi, tidak pernah melakukan hal itu. Jika memang ditemukan oknum calo melakukan pungli pengurusan e-KTP, silahkan segera serahkan data-datanya kepada saya," katanya saat diwawancarai awak media Padang.

Wedistar mengaku menyangkan informasi tersebut. Menurutnya, jika memang ada, harusnya oknum tersebut segera dilaporkan kepada pimpinan Disdukcapil Padang. Sehingga, tidak menimbul fitnah di mata publik.

"Kita tidak ingin ada fitnah, karena kita juga punya hak menuntut balik. Tapi, kita tidak ingin ribut-ribut soal ini. Sebab, imbasnya pelayanan masyarakat juga," tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya membenarkan tentang kekosongan blangko e-KTP di Disdukcapil Padang. Pihaknya mengaku telah mengupayakan penambahan permintaan blangko ke Jakarta. Namun, informasinya, kata Wedistar, hanya 2 ribu blangko yang tersedia.

"Jumlahnya masih kurang dari kategori Print Ready Record yang mencapai 14 ribu," katanya.

Secara keseluruhan, terang Wedistar, terdapat 69 ribu e-KTP warga Kota Padang yang belum di cetak. Sebanyak 55 ribu diantaranya merupakan e-KTP perbaikan, rusak, dan pindah domisili.

"Saya harap masyarakat bersabar. Mudah-mudahan, Agustus mendatang semuanya clear," kata Wedistar.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up