alexametrics

Cegah Overload, Pengguna Narkotika Murni Akan Direhabilitasi

23 Mei 2020, 16:14:24 WIB

JawaPos.com – Kebijakan baru bakal diterapkan aparat penegak hukum di Jawa Tengah. Khususnya dalam penahanan perkara pidana umum akibat menggunakan narkotika. Kebijakan itu terkait penerapan rehabilitasi. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Priyanto, menyikapi hasil rapat kordinasi kegiatan Criminal Justice System (JCS).

Adapun kegiatan JCS itu, dikatakannya, sudah dilaksanakan, Selasa (19/5) kemarin. Yang dihadiri langsung oleh Priyanto didampingi Aspidsus, Dr Ketut Sumedana dan Aspidum Joko Purwanto. Kemudian Kapolda Jateng, Brigjen Pol Ahmad Luthfi, Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, Priyadi dan Ketua Pengadilan Tinggi Jateng, Dr Cicut Sutiarso. Rapat itu dilaksanakan dalam rangka membahas penanganan perkara di masa Pandemi Covid 19 atau Virus Corona.

“Dalam rapat pertemuan itu menyepakati kedepan masih tetap menggunakan sistem online. Kemarin juga sudah ada kesepakatan kalau memang yang benar-benar murni sebagai pengguna narkotika nanti penanganannya hanya di rehabilitasi,” kata Priyanto, kepada jajaran Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Jateng, Sabtu (23/5).

Ia mengatakan, di masa pandemi ini penanganan perkara mengikuti situasi sehingga perkara pidana yang berproses tidak melanggar aturan. Ia menyebutkan, saat tahap dua dan sidang juga sudah dilakukan secara online, termasuk penahanan baik dalam tahap penuntutan dan proses persidangan.

“Hanya saja semua tahanan baru masih menggunakan pengamanan tahanan yang disediakan di rutan Polri. Karena di Kemenkum dan HAM belum menerima tahanan baru, termasuk napi baru, semua untuk memutus mata rantai covid 19 ini,” ungkapnya.

Tak dipungkirinya tahanan Rutan kepolisian mengalami over kapasitas. Sehingga pihaknya sampai minta bantuan rutan yang ada di polres dan polsek-polsek. Dikatakannya, hampir seluruh kejari di seluruh Jateng sudah menerapkan sidang online. “Selama pandemi sekarang jumlah tahanan di kepolisian juga cukup banyak, mungkin ada ratusan di rutan kepolisian di wilayah Semarang, kalau se-Jateng bisa jadi jumlahnya sudah ribuan. Semua di dominasi kasus pidana umum atau narkotika,”bebernya.

Terpisah, Sekretaris Forum Pemerhati Pemasyarakatan (Fortipas), Horas Sugiarto, mendukung hasil rapat yang dilakukan aparat penegak hukum di Jateng melalui CJS. Ia mengatakan sudah seharusnya narapidana narkotika yang statusnya pengguna cukup di rehabilitasi. Dengan demikian mereka yang sakit bisa disembuhkan, bukan malah dipenjara, yang nantinya membuat lapas dan rutan semakin over kapasitas.

Dikatakannya, jumlah tahanan dan narapidana yang tersebar di berbagai penjara di Indonesia mencapai 520 ribu orang. Dari 100-100 ribu orang itu merupakan tahanan serta narapidana kasus narkotika. Sehingga jumlah tahanan serta narapidana yang ada, tidak sebanding dengan jumlah rutan dan lapas yang hanya sekitar 120 ribu – 130 ribu.

“Yang masuk ke dalam tahanan dan rutan dan lapas. Ini angkanya sekitar 42-45 persen, dari total seluruh tahanan dan narapidana yang ada di Indonesia. Jadi hampir 90 persen, dari 120-130 ribu itu udah penuh disesaki oleh tahanan dan narapidana oleh kasus narkotika,”ungkapnya.

Pihaknya khawatir kalau penanganan kasus narkotika penekanan dari sisi hukum semata, bukan melalui pendekatan perawatan dan rehabilitasi maupun program kesehatan masyarakat akan berdampak buruk pada sisi pengunaan anggaran, akibat over kapasitas. Ia menyampaikam, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 127, secara jelas menyebutkan setiap pengguna narkoba pun berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.

“Jadi dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,” jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : had/Radar Semarang aja



Close Ads