JawaPos Radar

Perambahan Hutan di Sumbar Makin Parah

5 Ribu Hektar Hilang

22/12/2017, 13:08 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
WARSI
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) Rudi Syaf saat memaparkan kerusakan hutan di Sumbar pada forum diskusi bersama awak media di Padang, Jumat (22/12) (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kasus perambahan hutan di Sumatera Barat (Sumbar) semakin parah. Menurut data Komunitas Konservasi Indonesa (WARSI), setidaknya 578.372 hektar hutan di Sumbar hilang dalam waktu 25 tahun terakhir.

Selain aksi pembalakan liar, hilangnya hutan di Sumbar tersebut juga disebabkan lantaran maraknya alih fungsi lahan. Bahkan menurut Direktur WARSI, Rudi Syah, Pemerintah turut menyumbang hilangnya hutan dalam bentuk pemberian izin untuk hutan tanaman. Hal itu tercermin dari pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Belum lagi aktivitas pembalakan liar terus berlangsung di beberapa daerah di Sumbar," ujarnya di Padang, Jumat (22/12).

Selain kedua hal diatas, aktivitas penambangan liar turut mempercepat penghabisan hutan. Dari pantauan citra satelit yang dilakukan unit GIS WARSI, ditemukan kerusakan seluas 2.950 hektar. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Dharmasraya seluas 1.340 hektar dan 1.610 hektar rusak di Kabupaten Solok Selatan, yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Batanghari II.

"Guna menekannya, maka diperlukan keterlibatan seluruh unsur, terutama masyarakat," paparnya.

Apabila kerusakan hutan terus dibiarkan maka, mengancam keberlangsungan masyarakat, seperti halnya terjadi bencana ekologis. "Karena itu kami libatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga hutan menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat tanpa merusak hutan itu sendiri," bebernya.

Belakangan, lanjut dia, konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PBHM) mulai diadopsi Pemerintah secara nasional, atau yang lebih dikenal dengan hutan sosial. Bahkan tahun 2017 ini, Sumbar menargetkan 500.000 hektar hutan sosial. "Sumbar mengusung konsep tata kuasa, tata kelola, tata usaha dan tata niaga dalam pemanfaatan dan penyelamatan hutan," terang Rudi.

Di Sumbar, imbuhnya sudah 91.548 hektar yang dikelola 29 Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN), 23 Hutan Kemasyarakatan ( HKm) dan 24 Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

"Saat ini ada pengusulan sekitar 170.000 ha, sedang berproses sekitar 130.605 ha. Dalam hitungan kami sebesar 22 persen kawasan kelola rakyat atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang belum tercapai di tahun ini," pungkasnya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up