JawaPos Radar

Tak Lulus Administrasi, Pelamar CPNS Padang Mengadu ke Ombudsman

22/10/2018, 19:33 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Tak Lulus Administrasi, Pelamar CPNS Padang Mengadu ke Ombudsman
Sejumlah pelamar CPNS Pemko Padang saat mendatangi Sekretariat Ombudsman Perwakilan Sumbar, Senin (22/10). (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Beberapa pelamar CPNS yang tidak lulus verifikasi administrasi Kota Padang mengadu ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). Beragam jenis pengaduan yang dilayangkan pelamar ke Ombudsman.

Mulai dari soal berkas dikirim namun tak sampai, hingga lamaran yang tak diterima tersebab ijazah tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.

Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, sejumlah pelapor ini sebelumnya telah meminta kejelasan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang.

"Karena tidak menemui titik terang dan buntu, mereka lalu melapor ke sini," kata Adel Wahidi, Senin (22/10). Secara garis besar, terang Adel, ada empat jenis pengaduan yang diterima pihaknya.

Diantaranya, soal pelamar yang tidak diluluskan tersebab akreditasi program studi yang dilampirkan saat mendaftar merupakan akreditasi saat ini. Sementara yang diminta adalah akreditasi saat lulus atau tahun tamat kuliah.

Lalu, ada juga soal berkas pelamar yang telah dikirim lewat pos, namun tidak sampai ke BKD. Padahal, ada bukti pengiriman. Ada juga ijazah pelamar yang dianggap tak sesuai dengan formasi.

“Ijazah program studinya pendidikan guru kelas SD, sedangkan pada formasi yang dilamar Pendidikan Guru SD (PGSD). Penjelasan pelapor, itu sama. Dulu memang nama program studinya pendidikan guru kelas SD, baru beberapa tahun belakangan ganti jadi PGSD. Tapi pihak BKD tidak menerima hal itu," bebernya.

Ada lagi pelamar formasi guru dinyatakan tidak lolos karena tidak melampirkan sertifikat tanda register. Padahal, ketentuan itu untuk formasi tenaga kesehatan.

“Terkait aduan ini, kami akan mengkoordinasikannya dengan BKD Padang supaya bisa diselesaikan secepatnya, karena waktunya mepet. Tidak beberapa hari lagi sudah tahap ujian. Kalau memang ada yang bisa diakomodir, mereka harus dapat haknya untuk ikut seleksi CPNS. Kami juga usulkan BKD itu buat meja pengaduan," katanya.

Salah seorang pelapor, Toni Kusmiran menyayangkan soal ketelitian verifikasi dalam menyeleksi berkas pelamar. Sehingga banyak yang bermasalah.

"Persoalan ini banyak tidak masuk di akal. Di kota lain, seperti di Pariaman, Padang Panjang tak terjadi hal seperti ini. Kami berharap Ombudsman bisa membantu," kata pelamar CPNS Kota Padang asal Kota Sawahlunto itu.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up