JawaPos Radar

Beda Uang Bau dan Dana Kemitraan, Anies: Bekasi Jangan Campur Adukan

22/10/2018, 09:10 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Beda Uang Bau dan Dana Kemitraan, Anies: Bekasi Jangan Campur Adukan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Pemkot Bekasi tak campur adukan uang bau dengan dana kemitraan. (Salman Toyibi/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Persoalan ditahannya truk sampah DKI Jakarta kian berbuntut panjang. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus saling balas-membalas argumen lewat media.

Anies meminta Pemkot Bekasi membedakan dua hal antara perjanjian kerja sama (PKS) dana kompensasi bau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dengan dana kemitraan.

Sebab dana kompensasi, lanjut Anies, sejak dulu telah menjadi kewajiban Pemprov DKI untuk dibayarkan setiap tahun sesuai dengan sampah yang dibuang dari Jakarta ke Bantar Gebang. Sedangkan, yang saat ini ditagih oleh Pemkot Bekasi dan menjadi perseteruan dua wilayah adalah dana kemitraan.

"Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Ada urusan kompensasi itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).

"Sekarang ini kesannya seperti menjadi satu. Padahal nggak ada urusannya. Makanya saya katakan, ini bukan urusan persampahan sebetulnya," tambah Anies.

Menurutnya, dana kemitraan yang ditagih menjadi pertanyaan untuk Anies, sebab tidak ada perjanjian tertulis akan hal tersebut. Lalu, dana kemitraan yang diungkap, tidak dapat begitu saja dikeluarkan karena perlu ada persetujuan DPRD DKI Jakarta.

"Iya itu harus dipertanggungjawabkan kepada dewan, uangnya enggak sedikit itu. Betul tidak? Kita mau bangun pipa air minum Rp 1,2 triliun untuk warga DKI saja kemarin nggak disetujui coba sama dewan, itu pipa air minum. Jadi bukan sesuatu yang sederhana," tegasnya.

Maka, Anies meminta Pemkot Bekasi dapat memisahkan kedua hal tersebut. Dia menyatakan agar Pemkot Bekasi dapat mengkaji lagi penagihan dana kompensasi dengan dana kemitraan sebesar Rp 2 triliun.

"Yang mereka ajukan ini (dana) kemitraan, dan ajukan pun baru angka besarnya, detailnya baru diterima 18 Oktober, jadi kita akan komunikasi terus dan lebih baik komunikasi langsung daripada berpolemik. Rencananya menyelesaikan masalah atau meramaikan masalah," tandasnya.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up