JawaPos Radar

Kemenko Maritim Belum Komit Berantas Narkoba

Kemenko Maritim Belum Komit Berantas Narkoba

22/08/2018, 00:35 WIB | Editor: Budi Warsito
Kemenko Maritim Belum Komit Berantas Narkoba
Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Arman Depari (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Aktivitas para sindikat narkoba internasional yang mendera Anggota DPRD Langkat, Ibrahim Hasan alias Ibrahim Hongkong mulai terungkap. Kasus ini, menunjukkan bagaimana keamanan laut belum terjamin bisa beraih dari peredaran narkoba. 

Menurut Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Arman Depari,  belum ada kerja nyata yang dilakukan Kemenko Maritim untuk memberantas narkoba. Apalagi sebagian besar masuknya narkoba ke Indonesia dari jalur laut. Dia pun memberi kritik kepada kementrian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu. 

“Sekarang ini kita punya Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Kementrian Kelautan. Tetapi belum bekerja maksimal”, ujar Arman Depari di Medan, Selasa (21/8). 

Kemenko Maritim Belum Komit Berantas Narkoba
Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Arman Depari saat rilis pers di Medan. (Prayugo Utomo/JawaPos.com)

Arman menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Satu sisi, itu adalah hal positif karena gugusan pulau dan kekayaan laut yang melimpah. Di sisi lain, hal itu dimanfaatkan untuk kejahatan antar negara. Terlebih transaksi narkoba. 

Luasnya wilayah garis pantai ini, kata Arman, belum bisa diimbangi oleh kementrian. Belum ada kontribusi maksimal dalam berbagai penangkapan yang dilakukan BNN dengan Angkatan Laut dan Bea Cukai. 

Arman menegaskan, seharusnya pihak  Kementerian Kemaritiman bisa menjaga jalur peraian di kawasan Indonesia. Karena selain hasil laut yang melimpah, kejahatan besar juga terjadi dari jalur laut tersebut.

"Karena selain hasil laut, kejahatannya ternyata juga besar. Nah, seharusnya pihak kemaritiman harus bisa berkoordinasi mengamankan jalur laut," jelas Arman.

Jalur laut lanjut Arman, dipilih menjadi tempat transaksi kejahatan karena dianggap paling aman. Utamanya di Selat Malaka, sebagai pintu masuk ke Sumatera. 

"Nah, jangan selalu muluk-muluk mengatakan bahwa penangkapan ikan kita berkurang dan sebagainya baru melakukan tindakan oleh pihak Menteri Kemaritiman. Seharusnya mereka tahu bahwa Indonesia ini rawan akan peredaran narkoba melalui jalur laut. Oleh sebab itu, saya minta Kementerian Kemaritiman itu harus benar-benar melakukan pengawasan di jalur laut karena itu memang ranah mereka," tandasnya. 

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up