alexametrics

Kasus Abu Tours Jadi Bahan Evaluasi Kemenag Sulsel

22 Februari 2019, 11:15:30 WIB

JawaPos.com – Kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang calon jamaah umroh oleh Abu Tours menjadi bahan evaluasi Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu menjadi pertimbangan untuk menata sistem penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia.

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulawesi Selatan (Sulsel) Kaswad Sartono mengatakan, kasus Abu Tours menjadi contoh penting sekaligus penghubung untuk menyusun berbagai regulasi yang selama ini belum sepenuhnya terangkum. “Dulu harga belum diatur. Begitu juga soal seluruh cabang, agen, berapa lama masa tunggunya. Begitu ada (kasus) Abu Tours, semua sudah diatur. Jadi kami akan mengawasi bersama,” kata Kaswad di Makassar, Jumat (22/1).

Salah satu regulasi yang lahir berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Aturan tersebut menjadi dasar baru tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Aturan memuat berbagai ketentuan untuk mengatasi celah akibat kekosongan hukum.

Kaswad menjelaskan, aturan akan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah dengan tenang. Salah satunya mengenai standar biaya minimum Rp 20 juta per orang, yang disusun berdasarkan perhitungan matang. “Standar ini mencegah permainan harga seperti Abu Tours yang berujung kesulitan finansial serta jamaah terlantar,” jelas Kaswad.

Peraturan baru juga mencegah uang setoran calon jamaah dialihkan penyedia jasa umrah untuk kepentingan lain. Sebab setiap calon jamaah hanya boleh dikenakan masa tunggu maksimal enam bulan sejak mendaftar. “Dulu jamaah Abu Tours bisa menunggu sampai dua tahun. Ada potensi dana jamaah diputar untuk bisnis lain,” ucap Kaswad.

Kemenag Sulsel juga membentuk satuan tugas (satgas) pembinaan, pengawasan, dan pencegahan kasus umrah setelah bergulirnya kasus Abu Tours. Satgas beranggotakan berbagai unsur. Seperti kepolisian, dinas pariwisata, dan otoritas penerbangan.

Satgas akan bekerja untuk menjemput laporan masyarakat dan memantau aktivitas perusahaan travel umrah yang tersebar di berbagai daerah di Sulsel. Jika didapati ada yang bermasalah, satgas segera bertindak dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin.

“Jadi kami harap peran media massa dan masyarakat. Kalau ada travel tidak resmi, laporkan. Termasuk jika ada harga di bawah standar, kami kejar,” tegas Kaswad.

Saat ini di Sulsel terdapat 52 perusahaan penyelenggara travel umrah. Ditambah 22 kantor cabang perusahaan dari provinsi lain. Perusahaan penyedia layanan jasa pemberangkatan haji dan umrah akan terus dipantau satgas.

“Saat ini penerbitan izin baru ditiadakan untuk menyempurnakan sistem dan aturan. Belum ada batasnya moratorium sampai kapan. Yang jelas semua aktivitas itu akan kami pantau. Jika ada yang melanggar segera laporkan untuk kami tindak tegas,” pungkas Kaswad.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : Sahrul Ramadan

Copy Editor :

Kasus Abu Tours Jadi Bahan Evaluasi Kemenag Sulsel