JawaPos Radar

DPRD Batam Berharap Masalah Pembangunan RKB Sekolah Segera Selesai

22/02/2018, 19:27 WIB | Editor: Budi Warsito
DPRD Batam Berharap Masalah Pembangunan RKB Sekolah Segera Selesai
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono (Boni Bani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Penambahan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah yang ada di Batam masih menjadi masalah yang muncul ke permukaan setiap tahun. Administrasi dari tata kelola pendidikan yang kurang baik memang menjadi penyebab utama pembangunan ruang kelas di banyak sekolah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono mengatakan, ruang kelas yang selama ini bermasalah diharapkan bisa segera terselesaikan. Sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Saat ini kata Djoko, masalah ketersediaan lahan menjadi alasan kenapa pembangunan RKB tidak bisa terlaksana. Beberapa kawasan yang memang potensial untuk didirikan gedung sekolah tidak bisa dibangun karena alokasi lahan dari pengembang belum mempunyai kejelasan. Padahal pengembang wajib menyediakan enam persen lahan untuk fasilitas umum, termasuk sekolah.

"Harusnya ketika pengembang mengurus ijin mendirikan bangunan, langsung disertakan dengan penyerahan lahan untuk fasilitas umum," kata Djoko ketika ditemui di ruangannya pada Kamis (22/2).

Untuk gedung sekolah yang baru dibangun dan mengalami kerusakan dalam beberapa tahun, Djoko mengatakan, sebenarnya pembangunan gedung sekolah telah melalui berbagai tahapan. Bahkan dengan melibatkan konsultan yang mengawasi pembangunan ini.

Ia tidak menyinggung apa yang salah dalam hal ini. Hanya saja menurut Djoko, perbaikan sekolah yang mengalami masalah ini harus bisa segera dilakukan. "Sekolah yang kurang layak harus segera dibangun lagi," kata Djoko.

Sementara itu, untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) Djoko mengatakan, sekolah swasta harus bisa dirangkul. Sekolah swasta yang selama ini kekurangan murid harus mau menerima atau memberikan jatah bagi murid-murid yang kurang mampu, dan mereka yang berada di lingkungan sekolah.

"Pemerintah bisa memberikan insentif kepada guru-guru swasta, dengan catatan mereka juga memberikan kuota untuk murid-murid kurang mampu," lanjut Djoko yang membidangi kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia ini.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up